Metro

Damri Ditantang Serahkan Pengelolaan BRT ke Pemprov

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menantang Perusahaan Umum (Perum) Damri untuk menyerahkan pengelolaan Bus Rapid Transit (BRT) ke pemprov. Langkah ini lebih dipilih dibanding memberikan subsidi atas operasional yang selama ini dikelola Damri.

Apalagi, Perum Damri mengeluhkan kerugian yang diderita akibat beroperasinya bus rapit transit (BRT) di beberapa koridor. Untuk meminimalkan kerugian yang diderita, rencananya, pihak Damri akan menutup koridor-koridor sepi. Selain itu, pusat juga akan menarik sekitar 20 unit Damri pasca dihentikannya operasional beberapa koridor.
Sekretaris Daerah Sulsel, Abdul Latif, mengatakan, kerugian yang dialami Perum Damri tak beralasan. Pasalnya selama ini, perusahaan plat merah tersebut hanya menyiapkan biaya operasional bus-bus yang ada.
” Mereka bilang rugi. Kalau rugi, kenapa tidak diserahkan ke kami. Mereka selalu mau meminta subsidi. Bisa saja disubsidi, tapi kalau mau lebih baik diserahkan saja ke kami pengelolaannya,” kata Latif, saat ditemui di Kantor Gubernur, Kamis (11/1).
Latif menyebutkan, Damri harusnya malu dengan perusahaan swasta. Di mana mereka harus mengeluarkan lebih banyak biaya, mulai dari pembelian kendaraan, biaya operasional, dan biaya lainnya.
“Masa perusahaan swasta bisa, mereka tidak, swasta beli mobil kemudian tanggung biaya operasional. Nah mereka hanya diminta siapkan biaya operasional, bus dan haltenya sudah disiapkan,” jelasnya.
Kehadiran BRT, kata Latif masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai modal transportasi umum. Jika Damri mau menyerahkan pengelolaan pihaknya dan pemerintah kota siap.
Sebelumnya, General Manager Perum Damri, Ilyas Hariyanto, mengatakan, BRT belum cocok dengan kebiasaan warga Sulsel. Dia mengaku kerugian Damri mulai terasa sejak 2017 lalu lantaran kurangnya penumpang.
“Kami terus merugi. Susah BRT berkembang di sini. Makanya, pusat mau ambil 20 unit,” ungkap Ilyas Harianto.
Perum Damri selaku pengelola mengakui, jika sepanjang 2017 kerugiannya mencapai tiga miliar rupiah. Faktor lain penyebab meruginya perusahaan Damri Makassar, lanjut Ilyas yakni tidak adanya subsidi dari pemerintah daerah. (rhm)


Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top