Headline

Wajo Diestimasi Terima DBH Rp61,422 Miliar Tahun Depan

IST SOSIALISASI-Sekretaris Bapenda Sulsel Kemal Redindo Syahrul Putra memberi materi pada Sosialisasi Pajak Daerah di Hotel Sermani, Sengkang, Rabu (6/12). Hadir Kepala UPT Pendapatan Wilayah Wajo Hj A Fitri Dwicahyawaty, Kepala Cabang Bank Sulselbar Wajo H Rakib, mewakili Kasat Lantas Polres Wajo, Aipda H Lukman dan Penanggung Jawab PT Jasa Raharja Wajo.

SENGKANG, BKM — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan mengestimasi Pemerintah Kabupaten Wajo akan menerima Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2018 sebesar Rp61.422.041.413.
Hal tersebut terungkap saat Sosialisasi Pajak Daerah di Hotel Sermani, Sengkang, Rabu (6/12/2017). Sosialisasi dibuka Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kemal Redindo Syahrul Putra. Diikuti seratusan peserta, yang terdiri dari tokoh masyarakat, PT Energy Equity Wajo (perusahaan pembayar pajak air permukaan), diler kendaraan bermotor, pemilik SPBU, dan organisasi kemasyarakatan, serta sejumlah elemen masyarakat lainnya.
Hadir pula Kepala UPT Pendapatan Wilayah Wajo Hj A Fitri Dwicahyawaty, Kepala Cabang Bank Sulselbar Wajo H Rakib, mewakili Kasat Lantas Polres Wajo Aipda H Lukman dan Penanggung Jawab PT Jasa Raharja Wajo.
Disebutkan, hingga 31 Oktober 2017, Pemkab Wajo mendapat bagian DBH dari Bapenda Sulsel sebesar Rp49.938.116.092. Dana tersebut berasal dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.
Kemal Redindo saat membawakan materi sosialisasi, antara lain mengatakan, landasan hukum pemungutan pajak daerah adalah, Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 10 tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Juga Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok.
”Sosialisasi pajak daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Daerah No 55 tahun 2016. Menekankan aspek keadilan dalam pemungutan pajak dengan melakukan rasionalisasi atas tarif PKB yang secara simultan diharapkan dapat mengurangi tunggakan PKB,” kata Kemal Redindo.
Ia juga mensosialisasikan perubahan Perda No 10 Tahun 2010 menjadi Perda No 8 Tahun 2017, yaitu tarif untuk penyerahan pertama turun menjadi 10 persen, lebih rendah dibandingkan Perda No 10 tahun 2010 yang tarifnya sebesar 12,5 persen. Sedangkan tarif untuk penyerahan kedua tetap dikenakan tarif 1 persen.
Tarif progresif di Perda No 8 tahun 2017 juga, lanjut Kemal Redindo, terjadi perubahan dibandingkan Perda No 10 tahun 2010. Pada perda yang berlaku sekarang, tarif progresif ditetapkan sebesar 1,5 persen untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama.
Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dikenakan tarif sebesar 2 persen. Kepemilikan ketiga dikenakan 2,25 persen. Kepemilikan keempat dikenakan 2,5 persen. Untuk kepemilikan kelima dan seterusnya dikenakan 2,75 persen.
Kepala UPT Pendapatan Wilayah Wajo Hj A Fitri Dwicahyawaty, menambahkan untuk memudahkan pelanggan pajak memenuhi kewajibannya membayar pajak, Samsat Wajo tetap membuka pelayanan di hari Sabtu dan Minggu.
“Pelayanan di hari libur ini hanya berlaku selama Desember 2017. Kami mengusung tagline; datang disambut senyum, pulang dengan senyum. Dengan begitu pelanggan pajak benar-benar merasa dilayani secara maksimal,” katanya.
Andi Fitri menjelaskan, untuk mendekatkan pelayanan kepada publik, khususnya untuk menjangkau masyarakat yang lokasinya relatif jauh dari kantor Samsat Wajo, telah dilakukan inovasi dengan membuka pos pelayanan di dua kecamatan. Masing-masing di Kecamatan Maniangpajo dan Belawa. Juga melayani pelanggan pajak melalui Samsat Keliling pada setiap hari pasar. (*/rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top