Gojentakmapan

Adnan Beber Ketidakwajaran Usulan Rp19 M Asriadi Disebut Dicopot dari Banggar

BKM/SAR RINCIAN ANGGARAN -- Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan bersama Sekretaris DPRD Gowa, Yusuf Sampera, menjelaskan detail rincian anggaran dewan.

GOWA, BKM — Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan akhirnya membeberkan ketidakwajaran dan ketidaklogisan usulan penambahan anggaran yang diajukan dewan sebesar Rp19 miliar.
Kepada wartawan sesaat sebelum meninggalkan kantornya, Selasa sore (5/12) sekitar pukul 16.25 Wita, bupati mengaku apa yang diminta Banggar itu sangat tidak wajar.
Adnan pun menjelaskan detail sejumlah item penganggaran pada sekretariat dewan. Didampingi Sekretaris DPRD Gowa, Yusuf Sampera, bupati mengaku tidak akan pernah mengakomodir Rp19 miliar tersebut.
”Logisnya dimana? Tahun 2016 lalu, dewan bisa buat 20 Perda (12 usulan eksekutif dan 7 usulan legislatif) dengan anggaran hanya Rp16 miliar, kenapa ditahun 2018 dewan malah usulkan penambahan hingga Rp19 miliar dengan hanya 12 prolegda saja. Jadi logisnya dimana?” kata bupati dengan nada tanya.
Adnan menilai, pernyataan sejumlah anggota Banggar bahwa permintaan anggaran sebesar Rp19 M itu wajar, itu sangat berbeda dengan hitungan pemerintah kabupaten.
Kalau memang Banggar tidak mau membahas KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementata), maka Pemkab akan dorong Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
”Kepentingan rakyat harus diutamakan ketimbang kepentingan pribadi. Apalagi anggaran itu hanya semata-mata untuk perjalanan,” tandasnya.
Sekwan Gowa, Yusuf Sampera juga menjelaskan sejumlah item pembiayaan dewan. Salah satunya adalah anggaran Pansus. Untuk satu Pansus saja, kata sekwan, anggaran dialokasikan sebesar Rp338 juta.
Bupati juga meminta sekwan merincikan pembiayaan jika dewan minta Rp19 miliar. ”Jika kita rincikan (perjalanan) dewan berdasarkan angka Rp19 miliar itu, maka anggota dewan hanya berkantor tujuh hari dalam sebulan saja. Wajar tidak?” timpalnya.
Ditanya soal langkah Pemkab Gowa menyikapi masalah tersebut, Adnan mengatakan pihaknya tetap menunggu Banggar untuk melakukan pembahasan. Tapi jika tetap tidak mau, maka eksekutif bisa mengambil sikap mendorong Perkada ke pemerintah provinsi.
”Perkada bisa diterbitkan setelah 60 hari dari awal tidak dilakukannya pembahasan. Yang jelas, kami (pemerintah) tidak mau dampak dari semua ini membuat kita terpaksa melakukan pengembalian,” jelas bupati.
Sementara itu, terkait kisruh internal Banggar DPRD Gowa, mengemuka adanya penggantian anggota Banggar. Anggota Banggar yang disebut-sebut diganti adalah Asriady Arasy legislator Fraksi Partai Demokrat.
Bahkan bukan hanya dikeluarkan dari Banggar, Asriady juga disebut diganti jadi sekretaris fraksi dan konon penggantinya adalah Sutihati Dahlan. Penggantian itu konon atas usulan langsung Ketua Fraksi Partai Demokrat Gowa, Andi Lukman Naba.
Terkait penggantian salah satu anggota Banggar itu, Sekwan Yusuf Sampera yang dikonfirmasi, Rabu (6/12) membenarkan adanya informasi terkait penggantian itu. ”Yah, saya dengar ada informasi begitu. Tapi saya belum tahu isi suratnya. Karena memang pimpinan dewan belum menerima surat dari Fraksi Demokrat,” kata Yusuf Sampera.
Sementara Asriady Arasy yang dikonfirmasi wartawan sekaitan penggantian dirinya di Banggar dan di jajaran kepengurusan DPC Demokrat, mengaku heran. ” Informasi dari mana itu ? Saya tidak bisa jawab itu. Tapi secara aturan untuk pergantian AKD itu harus berawal dari pengajuan pimpinan fraksi. Dan di fraksi kami, saya adalah Sekretaris Fraksi Demokrat kalau ada pergantian itu harus seizin saya juga dan persetujuan saya. Dan soal itu, tidak ada perintah dari DPC Demokrat Gowa. Tapi itu juga bisa terjadi bila ada perubahan pimpinan fraksi di DPRD Gowa,” tandas Asriady.
Dikatakannya, jika ada penindakan penggantian maka harus sesuai prosedur dan mekanisme partai. ”Tidak ada penyampaian dari DPC Demokrat Gowa. Kalau pun ada pergantian, mestinya itu sepengetahuan saya. Karena saya juga adalah Sekretaris DPC di Demokrat Gowa. Jadi kira-kira bisa nggak ada pergantian? Kalau sampai ada pergantian, maka itu pasti cacat hukum,” papar Asriady.
Asriady mengaku keputusan yang dikeluarkan Fraksi Partai Demokrat itu tidak sah, karena tanpa sepengetahuan dirinya sebagai sekretaris fraksi. ”Pernah beliau juga ganti Makmur Muang (anggota Fraksi Partai Demokrat) di Bamus karena jengkel. Tapi nggak bisa karena saya sebagai sekretaris fraksi tidak tanda tangan,” tambahnya.
Asriady pun menilai aneh. ”Kenapa mesti ada pergantian di kondisi adanya miskomunikasi sekaitan anggota Banggar DPRD?” ucap Asriady. (sar/mir)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top