Metro

Pemprov Usulkan Bantuan Keuangan Untuk Kabupaten/Kota

MAKASSAR, BKM — Tim Penyusunan Anggaran Daerah (TPAD) menggelar rapat di ruangan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel membicarakan alokasi bantuan yang akan diberikan ke kabupaten/kota pada 2018 mendatang.

Pembahasan itu untuk menghitung-hitung kemampuan keuangan Pemprov Sulsel dalam memberi bantuan kepada daerah. Selain itu, juga mematok standar ideal usulan kabupaten/kota yang akan diberi bantuan nantinya.
Pemerintah kabupaten/kota terlebih dahulu harus mengusulkan proposal untuk pencairan bantuan keuangan daerah tersebut.
Prosesnya memang harus melalui pembahasan di Tim Penyusun Anggaran Daerah (TAPD) Pemprov Sulsel.
Setiap menghadiri peringatan HUT kabupaten/kota, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo selalu memberikan ke daerah bersangkutan. Jumlahnya bervariasi, tapi rata-rata angka yang disebut berada di kisaran Rp1 miliar.
Lalu bagaimana proses penyerahan bantuan keuangan daerah ini?. Ternyata uang yang dimaksud tak langsung diserahkan saat acara peringatan HUT kabupaten/kota.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Andi Arwien Azis menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan verifikasi terhadap proposal yang sudah masuk. Nilai bantuan yang akan diterima tergantung kebutuhan dan keputusan Gubernur Sulsel.
“Nilai total usulan yang masuk sekitar Rp20,5 miliar. Ini belum dicairkan karena masih harus melalui tahap verifikasi di TAPD kemudian kita usulkan ke Pak Gubernur,” katanya, usai rapat bersama TAPD di ruang kerja Sekda Sulsel, Selasa (5/12).
Bantuan keuangan ini sendiri masuk dalam belanja tidak langsung Pemprov Sulsel. Tepatnya di pos anggaran bantuan keuangan provinsi ke kabupaten/kota, yang di APBD 2017 dialokasikan dana Rp25 miliar. Sementara di APBD 2018 mendatang nilainya naik menjadi Rp35 miliar.
Terkait peruntukannya, kabupaten/kota yang mengusulkan proposal akan menggunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan. Serta untuk mendukung sektor pariwisata, lewat pengembangan destinasi wisata di daerah.
Meski baru akan dicairkan diakhir tahun anggaran, Arwien menyebutkan tak akan menjadi masalah. Sebab anggaran ini akan masuk di APBD pokok 2018 daerah yang menerima, lewat pos pendapatan lain-lain.
“Kita akan transfer ke daerah setelah disetujui Pak Gubernur. Daerah yang menerima harus menandatangani surat kuasa dan kuitansi,” jelasnya.
Sekretaris Daerah Sulsel, Abdul Latif usai memimpin rapat menyebutkan besaran bantuan keuangan tergantung usulan dan hasil evaluasi. Pihaknya juga memberikan prioritas ke beberapa daerah.
“Misalnya ada daerah yang butuh sekali jalan. Di Pinrang misalnya sangat butuh lapangan olahraga karena mau melaksanakan Porda, bisa meminta ke kita,” pungkasnya. (rhm)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top