Gojentakmapan

Kejari Maros Didesak Usut Pedagang Persewakan Kios

MAROS, BKM — Bupati LSM LIRa, Muh Amri, mendesak Kejari Maros untuk mengusut pedagang yang menyewakan kiosnya di Pasar Sentral Maros. Menurut Amri, ada sekitar 154 pedagang yang menyewakan kiosnya kepada pedagang lain. Padahal, kios itu milik Pemda Maros.
”Jadi ada yang mengklaim kios di Pasar Sentral Maros itu sebagai miliknya dan disewakan kepada pedagang lainnya,” katanya.
Untuk itu, lanjut Amri, ini tidak dapat dibiarkan. Ia berharap agar Kejari Maros segera mengusut permasalahan itu. ”Saya sebagai Bupati LIRa mendesak Kejari Maros untuk mengusut pedagang yang menyewakan aset Pemda. Jika tidak maka saya mendesak Kajati untuk mengevaluasi Kajari Maros,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Maros, HA Harmil Mattotorang mengakui dari laporan yang diterima sekitar 154 pedagang yang menyewa atau mengontrak kios dari pedagang yang mengaku pemilik kios. Sementara status kios itu hanya dipinjamkan oleh Pemda Maros.
”Kalau aset Pemda ya tidak boleh dipersewakan. Yang bersangkutan kan bisa melapor ke Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan (Kopumdag), kalau sudah tidak menggunakan kios, supaya dicarikan orang lain yang ingin mencari nafkah. Jangan mereka yang sewakan,” ungkapnya.
Harmil juga mengaku beberapa pedagang Pasar Sentral Maros, dalam pertemuan itu sebagian besar mereka yang berjualan statusnya menyewa dari pedagang sebelumnya.
”Mereka menyewa dengan harga bervariasi. Ada Rp3 juta, Rp4 juta bahkan ada sampai Rp6 jutaan setahun. Sementara, itu milik Pemda. Uangnya juga tidak masuk ke Pemda,” jelasnya.
Padahal, kata dia, yang wajib dibayar pedagang hanya retribusi pasar yang nilainya hanya sekitar Rp40 ribu atau Rp60 ribu per bulan. ”Makanya, kami pihak Pemda sangat berharap agar pedagang bisa membayar retribusi pasar karena itu akan digunakan untuk pembangunan pasar juga,” katanya
Menurutnya, sangatlah ironis jika Pemda yang memiliki kios namun yang menyewakan orang lain dan menikmati hasil sewanya. Maka dari itu, ia memprioritaskan pedagang Pasar Sentral Maros yang berdagang saat ini ketika dilakukan proses relokasi ke Pasar Rakyat Butta Salewangang saat pembagian kios, lods dan lapak.
Dia juga menambahkan nantinya pedagang yang akan pindah ke Rakyat Butta Salewangang akan dibuatkan perjanjian notaris sehingga ada kekuatan hukum. ”Perjanjian notaris ini sengaja dibuat untuk menjamin kepastian hukum para pedagang dalam menempati kios atau lods. Juga untuk menghindari kios yang dipersewakan kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemkab Maros,” jelasnya.
Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Maros, Eko Suwarni, mengakui jika menyewakan kios yang merupakan aset Pemda masuk dalam ranah hukum dan bisa dipidanakan. ”Itu bisa masuk ranah hukum, karena kios itu kan milik Pemerintah tapi ada yang mempersewakan ke pedagang lain. Belum lagi hasil sewanya tidak dilaporkan ke Pemda,” ungkapnya. (ari/mir/c)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top