Metro

Dewan Minta Data Bisnis Rumah Kos

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar meminta Pemerintah Kota Makassar mendata kembali izin dan jumlah kamar yang disinyalir mempermainkan pajak rumah kos.
Hal ini dikatakan anggota Komisi B DPRD Makassar, Hasanuddin Leo. Menurutnya, disamping Wali Kota Makassar memperketat bisnis rumah kos, dewan juga meminta pengawasan terhadap pajak dan jumlah kamar yang dimainkan oleh pengusaha rumah kos.
“Memang perlu diperketat, termasuk pengawasan terhadap jumlah kamar yang dimanipulasi pemilik rumah kos. Bahkan banyak pembayaran pajak rumah kos sekarang menurun, “ungkapnya saat ditemui di DPRD Makassar, Selasa (5/11).
Legislator Fraksi PAN Makassar ini menambahkan, dengan banyaknya jumlah kos wajar saja jika pemerintah kota memperketat izin membangun rumah kos. Terlebih peluang menaikkan PAD juga cukuo besar dari sektor pajak tersebut.
“Tidak main-main omset rumah kos. Jadi kalau pemkot hanya membiarkan rumah kos menjamur tanpa diawasi maka akan semakin merugikan pemkot dari sektor pajak,” akunya.
Hal senada dikatakan, Sekertaris Komisi B DPRD Makassar, Mesakh Raymond. Menurutnya, potensi retribusi pajak yang bersumber dari rumah kos sangat besar.
Ia juga menyayangkan ratusan perumahan mewah yang disulap menjadi rumah kos yang tidak terjangkau pajak. Salah satunya ada di wilayah BTN Minasa Upa, pemukiman di Mannuruki, Perumahan Faisal, Kompleks IDI dan lainnya.
“Pendataan jumlah kamar itu tidak pernah diperbaharui, Bapenda harus wajib tahu jumlah kamar, sebab dasar tarif pajak berdasarkan jumlah kamar yang terisi,” jelasnya.(ita)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top