Metro

Disdik dan PU Dapat Anggaran Besar di APBD 2018

MAKASSAR, BKM– Dua organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Makassar yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum mendapatkan alokasi anggaran terbesar di APBD Pokok 2018 mendatang.
Dari anggaran sebesar Rp4,07 triliun di APBD Pokok 2018, kedua dinas tersebut mendapatkan 15 persen dari total anggaran ASPBD Pokok 2018. Dinas Pendidikan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp913 miliar dan Dinas Pekerjaan Umum mendapatkan anggaran sebesar Rp632 miliar atau 15 persen dari total belanja.
Hal itu diketahui saat Rapat Paripurna Anggaran Belanja tahun anggaran 2018 di APBD Pokok di ruang Paripurna Gedung DPRD Makassar, Selasa (14/11).
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto yang hadir di ruang rapat paripurna mengatakan, total belanja tahun anggaran 2018 mengalami peningkatan dari APBD Perubahan 2017 sebesar Rp389 miliar atau meningkat sebesar 10,55 persen. Total anggaran itu akan dialokasikan di 51 OPD.
“Khusus Dinas Pendidikan tetap mendapatkan alokasi terbesar termasuk Dinas Pekerjaan Umum dari total belanja,” ungkapnya.
Danny juga menambahkan, anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp913 miliar terdiri atas total belanja tidak langsung sebesar Rp652 miliar dan belanja langsung sebesar Rp261 miliar. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum mendapatkan anggaran sebesar Rp632 miliar yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp10 miliar dan belanja langsung Rp622 miliar.
“Khusus pos pengeluaran pembiayaan pada APBD Pokok 2018 tidak dianggarkan. Hanya pos penerimaan saja yang ditetapkan sebesar Rp178 miliar,” jelas Danny sapaan akrab wali kota.
Menanggapi penyampaian dari wali kota, anggota Fraksi Nasdem Makassar, Irwan Djafar mempertanyakan perihal pengelompokkan OPD dimana ada dua OPD yang mendapatkan anggaran terbesar dari 51 OPD. Ia melihat dua OPD ini bertolak belakang dari pencapaian kinerjanya.
“Kami mempertanyakan kenapa Dinas Pendidikan paling banyak dari pada Dinas PU. Kalau Dinas PU mampu hadirkan program Singara Lorong’ta, jalan beton, jalan lingkungan, dan drainase yang sangat dibutuhkan masyarakat, berbeda dengan pencapaian Dinas Pendidikan,” jelasnya.
Anggota Komisi B DPRD Makassar ini juga membeberkan kegagalan Dinas Pendidikan dari total belanja yang sampai saat ini tidak memberikan output dan outcame serta prestasi yang membanggakan, kenyataanya justru peringkat pendidikan Kota Makassar menurun.
“Kualitas pendidikan kita saat ini sangat anjlok, Makassar jauh menurun dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Hal ini harus jadi perhatian khusus pak wali,” katanya.
Dirinya juga berharap agar presentasi anggaran lebih diutamakan ke anggaran belanja pembangunan sebesar 60 persen berbanding dengan belanja pegawai sebesar 40 persen. “Diharapkan setiap tahunnya anggaran belanja dapat bergeser, sebab belanja pegawai selalu mendominasi anggaran daripada belanja pembangunan daerah,” tutupnya. (ita)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top