Metro

Deadline Pengosongan Lahan 21 November

MAKASSAR, BKM — Kendati sudah diperingatkan untuk melakukan pengosongan lahan, namun beberapa lapak masih berdiri diatas tanah eks Dishub.
Sebenarnya, pengosongan lahan sudah dilakukan pada Sabtu (11/11) lalu.
Dengan mengerahkan ratusan aparat keamanan dari Satpol PP, TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan, pembongkaran dan pengosongan lahan dilakukan secara persuasif.
Namun, tetap saja masih ada satu dua yang bersikeras tidak membongkar lapaknya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sulsel, Mujiono, mengatakan, pihaknya belum bisa melakukan pengosongan lahan secara represif atau pembongkaran secara paksa. Pasalnya, ada standar operasional prosedur (SOP) yang harus diikuti.
“Kami masih melakukan pengosongan lahan secara persuasif. Bagi yang belum membongkar lapaknya, akan diberi peringatan pertama, kedua dan ketiga hingga 21 November mendatang,” ungkap Mujiono, Selasa (14/11).
Untuk pengosongan tahap pertama, menurut mantan Kepala Biro Pemerintahan Daerah itu, Satpol beserta aparat keamanan lainnya akan membantunya.
Pihaknya juga sudah melakukan pemutusan aliran listrik semua lapak yang masih ada.
“Kalau secara persuasif masih ada yang tidak mengosongkan lahannya, kami secara tegas akan mengosongkannya, ” ungkapnya.
Ada sekitar 31 lapak yang berdiri diatas lahan eks Dishub. Sekitar delapan lapak sudah membongkar sendiri lapaknya. Dia berharap semua lapak bisa dikosongkan secara persuasif.
Setelah pengosongan, rencananya lahan eks Dishub tersebut akan dipagari dan dijaga 24 jam, siang dan malam oleh Satpol PP.
Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Sulsel, Kahar Kudus mengatakan pihaknya sudah melakukan pendekatan persuasif dengan pemilik lapak. Mereka menyepakati akan menertibkan bangunan sendiri.
Menurutnya, pemilik lapak masih diberi toleransi hingga 21 November mendatang untuk pembongkaran. Peringatan pertama selama seminggu, peringatan kedua tiga hari dan peringatan ketiga adalah penindakan.
“Itu sudah sesuai dengan SOP. Kalau butuh tenaga dan truck kami siap membantu jadi lebih memudahkan,” ujarnya.
Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Latief menambahkan, pemilik lapak harus segera meninggalkan lokasi yang sudah sah menjadi milik pemprov itu.
Lahan itu dipastikan terdaftar sebagai aset Pemprov Sulsel pasca terbit keputusan Mahkamah Agung (MA) 2006 lalu yang memenangkan Pemprov Sulsel atas hak tanah tersebut.
“Lahan pemprov tentu saja harus dikosongkan. Kita sudah peringatkan berkali-kali,” bebernya.
Ia menegaskan tak akan ada ganti rugi untuk pemilik lapak. “Bukan wilayahnya, jadi tidak ada ganti rugi. Kita hanya ingin penertiban aset kita,” kata Abdul Latief.
Untuk peruntukannya sendiri, kata Latief, rencananya untuk kantor organisasi perangkat daerah (OPD).
“Nanti kita lihat kalau ada uang kita pindahkan beberapa OPD. Tergantung kemampuan keuangan kita,” tukasnya. (rhm)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top