Headline

Diklat Disdik Dilanjutkan, Tak Ada Paksaan Bagi Guru

MAKASSAR, BKM — Komisi E DPRD Sulsel secara khusus memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel Irman Yasin Limpo, Senin (13/11). Pemanggilan tersebut untuk meminta penjelasan lelaki yang disapa None itu terkait pemungutan biaya pendidikan dan pelatihan (diklat) guru SMA/SMK sebesar Rp4,725 juta.
Pertemuan berlangsung di gedung Komisi E lantai tujuh tower DPRD Sulsel. Rapat dipimpin Ketua Komisi E HA Kadir Halid, didampingi Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif.
Setelah mendengar penjelasan None, Kadir Halid mempersilakan Disdik Sulsel melanjutkan diklat-diklat berkontribusi bagi guru dan kepala TU sekolah (diklat mandiri).
“Baik, kesimpulan rapat dengar pendapat kita hari ini, kami mempersilakan Dinas Pendidikan (Sulsel) melanjutkan diklat-diklat dengan kontribusi tersebut,” kata Kadir sebelum menutup rapat, kemarin.
Kadir bersama anggota komisi E lainnya telah memahami dan membenarkan penjelasan None. Di hadapan anggota dewan, Irman menjelaskan bahwa kontribusi yang harus dipenuhi para guru merupakan kewajiban berdasarkan perda dan pergub yang telah diatur. Ia juga menjelaskan bahwa nilai kontribusi sudah berdasarkan perarutan-peraturan yang ada.
Anggota komisi E lainnya, Djafar Sodding juga mengapresiasi dan akhirnya bisa memahami kebijakan Disdik Sulsel mengenakan biaya diklat kepada para guru. Salah satu alasan mengapa Disdik menggenjot diklat, karena fakta-fakta test yang sudah dilakukan Disdik menunjukkan kemampuan kompetensi guru masih rendah.
Apalagi, kata None, beberapa tunjangan profesi yang guru terima sejatinya untuk peningkatan kompetensi dan profesionalitas mereka.
Anggota dewan juga memaklumi besaran kontribusi yang harus guru bayar, setelah mendengar None mengingatkan bahwa usulan tahun depan pihak legislatif justru bertambah dari jumlah kontribusi tahun ini.
Dihubungi usai memimpin rapat, Kadir menjelaskan, ada sejumlah keputusan yang menjadi catatan dewan. Pertama, kegiatan tersebut tidak menjadi paksaan bagi guru untuk mengikutinya. Kedua, diklat yang bersifat mandiri ada kewajiban pembayaran. Ketiga, untuk pelaksanaan yang akan akan datang bakal diperketat.
”Kalau memang memberatkan bagi para guru, maka tidak perlu ada retribusi untuk kegiataan diklat, bimtek dan semacamnya. Maksudnya, retribusi untuk pendapatan pada Dinas Pendidikan. Karena tahun ini ada target pendapatan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp8 miliar,” jelas legislator Partai Golkar Sulsel ini.
Sementara itu, Ketua Pansus Ranperda Arum Spink menyampaikan, dalam penjelasannya Kadisdik beralasan bahwa diklat guru tersebut masuk dalam diklat lainnya.
“Karena itu, pansus akan melakukan penajaman pada hari Rabu mendatang. Tarif yang diusulkan, katanya adalah tarif yang sudah termasuk standar pada hari ini. Pansus akan melihat teknisnya. Rasionalisasinya akan kita lihat pada rapat kerja selanjutnya,” ujar legislator Partai Nasdem Sulsel ini. (rhm-rif/rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top