Headline

DPRD Sulsel Panggil Disdik Hari Ini

MAKASSAR, BKM — Pungutan sebesar Rp4,7 juta untuk pelaksanaan pendidikan dan latihak (diklat) guru SMA/SMK se-Sulsel, mendapat perhatian dari anggota dewan. Legislator Sulsel memanggil Dinas Pendidikan untuk mempertanyakannya. Pertemuan rencananya digelar hari ini, Senin (13/11) pukul 10.00 Wita.
Ketua Komisi E DPRD Sulsel HA Kadir Halid menyampaikan hal itu, Minggu (12/11). Menurut wakil rakyat Partai Golkar ini, pihaknya sudah melayangkan surat panggilan sejak hari Jumat, agar Disdik Sulsel dapat hadir pada Senin ini.
Pemanggilan tersebut, menurut Kadir, menyusul adanya keluhan yang disampaikan sejumlah guru yang mengaku keberatan dengan biaya untuk mengikuti diklat fungsional.
Sesuai laporan yang masuk di dewan, para guru menilai jika langkah Disdik Sulsel yang mengharuskan setiap guru mengikuti diklat fungsional bagi mata pelajaran bahasa asing, terkesan dipaksakan. Apalagi dengan biaya yang sangat besar, yakni Rp4.750 ribu per guru.
“Kita akan kaji pungutan ini. Karena ada indikasi pelanggaran dan kesan ancaman sanksi bagi guru yang tidak ikut,” ujar Kadir Halid.
Ketua IKA Teknik UNM ini, membeberkan poin 5 tentang syarat guru yang mengikuti diklat kompetensi tersebut. Yakni, bagi guru yang dipanggil sebagai peserta dan tidak bersedia mengikuti diklat dimaksud, diwajibkan untuk membuat surat pernyataan sebagai dasar dalam pembinaan karir dan penilaian kinerja guru yang bersangkutan. “ita undang Disdik untuk mengetahui apa dasar dari pungutan tersebut. Yang kedua, kita ingin tahu dasar dari mana anggaran tersebut, serta siapa yang bayar, apakah dari UPT atau langsung dari para guru,” cetusnya.
Kadir juga mengemukakan hasil pembicaraan dirinya dengan beberapa orang guru. Dari perbincangan itu terungkap bahwa peningkatan kompetensi guru dibiayai dari tiga sumber yakni APBN, APBD dan retribusi.
Tapi karena APBN dan APBD terbatas, maka dibuka jalur retribusi. Kalau kembali ke aturan tunjangan profesi 10 persen ditujukan ke peningkatan profesionalisme guru, 90 persen terserah untuk kesejahteraan dan lainnya.
Namun karena umumnya guru mengeluh dana sertifikasi sudah dipakai untuk bayar ini itu, maka kadis bermohon ke gubernur untuk dinaikkan pakasi guru agar sebagian dipakai untuk diklat by retribusi. Karena lebih banyak yang diterima dibanding retribusi, akhirnya gubernur meluluskan pekasi melalui pergubnya sebesar Rp1,6 juta/bulan.
Data yang dikumpulkan koran ini, dalam APBD Pokok 2017, Disdik Sulsel mengelola angaran untuk workshop, bimtek dan diklat sebesar Rp316.065.462.946. Dana ini diantaranya untuk kegiatan workshop sebesar Rp40,878 miliar dengan 13 progran, bimtek Rp3,672 miliar untuk 14 program, serta Rp9,891 miliar untuk 22 program diklat.
Kepala Disdik Sulsel Irman Yasin Limpo yangdihubungi terpisah, kemarin mengklaim bahwa biaya diklat tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan guru. Dasarnya, yakni peraturan daerah tentang retribusi jasa umum dan pendidikan menengah.
“Ini sudah lamami. Dari tahun 2010. Tapi bingung juga, kenapa baru sekarang booming. Bukan cuma Disdik, Akper Anging Mammiri dan Badan Diklat semuanya juga berlakukan ini,” kata None, sapaan akrabnya.
Ia menjelaskan, pola kediklatan ada dua macam. Pertama, yang dibiayai oleh negara, dan kedua diklat secara mandiri (biaya mandiri atau pemerintah).
“Bisa dari pribadi untuk sertifikasi. Bisa juga dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), jika kepala sekolah mengizinkan. Bahkan bisa dari gajinya. Kalau dia (guru) merasa diklat itu penting,” bebernya.
None menganggap, biaya senilai Rp4.750.000 itu standar. Ia merinci, dari Rp4.750.000 itu, 90 persen digunakan langsung untuk pembiayaan peserta. Sementara 10 persen sisanya masuk ke kas daerah.
“Itu Rp4 juta kalau dikali sertifikasi 12 bulan, kan Rp24 juta, dan kembali ke diaji juga hasilnya,” ujar None.
Terpisah, Kepala UPT Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan PTK Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Melvin Salahuddin menambahkan, biaya diklat guru tersebut berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011, yang mengatur tentang retribusi jasa umum.
“Dalam perda itu ditentukan berbagai tarif retribusi. Termasuk di dalamnya retribusi diklat, sesuai dengan jenisnya. Jadi sudah include,” jelasnya. (rif-rhm/rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top