Metro

Dewan Minta Tindaki Perusahaan tak Terapkan UMK

MAKASSAR,BKM– Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Makassar mendukung penetapan Upah Minimum Kota (UMK) yang naik sebesar 8,71 persen atau Rp2.722.641. Dewan juga meminta Pemerintah Kota memberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar.
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Sampara Sarip, mengatakan, ia sangat mendukung penetapan Upah Minimum Kota Rp2,7 juta lebih, sebab dalam kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2015, pemerintah tidak lagi berdasarkan kepada hasil survei kehidupan layak untuk menetapkan upah minimum.
“Kami berupaya mendorong upah pekerja meningkat semaksimal mungkin. kalau ada kebijakan ini dilanggar perusahaan maka perlu ditindaki, dan saya rasa pemerintah tahu soal pemberian sangsi ini,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Minggu (12/11).
Legislator Fraksi PPP ini menilai, bukan hanya menaikkan gaji para karyawnnya sesuai UMK, akan tetapi perusahaan harus memperhatikan CSRnya. UMK ditetapkan berdasarkan upah minimum tahun sebelumnya ditambah tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.
“Itu sudah wajar lah UMK seperti itu, dengan pertimbangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar sudah bertambah baik dari sebelumnya,” ujarnya.
Sedangkan anggota DPRD Makassar lainnya, Mudzakkir Ali Djamil juga menilai, perhitungan seperti itu lebih menguntungkan pekerja, karena berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan. Adapun metode survei dianggap hanya menguntungkan sebagian orang.
Pada tahun ini Pemerintah Kota Makassar menetapkan UMK sebesar Rp 2,7 Juta. Menurut Mudzakkir, pada tahun depan nilai itu harus bertambah sesuai dengan meningkatnya tuntutan kehidupan. “Apalagi pertumbuhan ekonomi Makassar di atas rata-rata. Kondisinya sangat mendukung,” katanya.
Legislator PKS ini berjanji mengawasi pelaksanaan penetapan UMK. Selama ini, seringkali aturan tidak ditaati oleh sebagian pengusaha. Hal itu terjadi karena kurangnya sosialisasi oleh pemerintah. “Kami juga mendorong instansi terkait agar menganggarkan sosialisasi pada APBD Perubahan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, A Irwan Bangsawan menegaskan, perusahaan yang tidak menaikkan UMK karyawannya akan dikenai sanksi, yang beragam dan sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksinya berupa teguran yang ketika diindahkan dapat berujung pada pencabutan izin usaha, sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.
“Makanya perusahaan harus segera menerapkan aturan baru ini, karena ada sanksinya macam-macam, teguran pertama, kedua lalu ketiga. Kalau tidak diindahkan penutupan perusahaan juga bisa dilakukan,”tegasnya.
Akan tetapi tidak semua perusahaan dikenai sanksi serupa. Sanksi ini hanya berlaku untuk perusahaan yang memiliki omzet Rp 250 juta. “Kalau dibawah Rp 250juta dia belum wajib menerapkan UMK. Kalau Perusahaan-perusahaan baru yang modalnya hanya Rp 100 juta tidak mungkin gajinya langsung besar,”tutupnya. (ita)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top