Metro

Pemilik Lapak Diberi Tenggat Waktu 13 Hari

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulsel memberi batas waktu 8 November atau hari ini untuk mengosongkan lahan di eks Kantor Dinas Perhubungan, Jalan Urip Sumoharjo.

Batas waktu yang diberikan 8 November masih bisa ditoleransi hingga 13 hari ke depan.
Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Sulsel, Kahar Kudus mengatakan, pihaknya sudah melakukan pendekatan persuasif dengan pemilik lapak. Mereka menyepakati akan menertibkan bangunan sendiri.
“Tim negosiasi sudah turun lakukan kunjungan door to door dengan pemilik lapak. Deadline pembongkaran hari ini,” kata Kahar.
Menurutnya, pemilik lapak juga masih diberi toleransi selama 13 hari untuk pembongkaran. Peringatan pertama selama seminggu, peringatan kedua tiga hari dan peringatan ketiga adalah penindakan.
“Itu sudah sesuai dengan SOP. Kalau butuh tenaga dan truck kami siap membantu jadi lebih memudahkan,” ujarnya.
Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Latief menambahkan, pemilik lapak harus segera meninggalkan lokasi yang sudah sah menjadi milik pemprov itu.
Lahan itu dipastikan terdaftar sebagai aset Pemprov Sulsel pasca terbit keputusan Mahkamah Agung (MA) 2006 lalu yang memenangkan Pemprov Sulsel atas hak tanah tersebut.
“Lahan pemprov tentu saja harus dikosongkan. Kita sudah peringatkan berkali-kali,” bebernya.
Ia menegaskan tak akan ada ganti rugi untuk pemilik lapak. “Bukan wilayahnya, jadi tidak ada ganti rugi. Kita hanya ingin penertiban aset kita,” kata Abdul Latief.
Untuk peruntukannya sendiri, kata Latief, rencananya untuk kantor OPD
“Nanti kita lihat kalau ada uang kita pindahkan beberapa opd. Tergantung kemampuan keuangan kita,” tukasnya. (rhm)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top