Headline

Danny Beber Fakta Kasus Buloa

MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto hadir di Pengadilan Negeri Makassar, Senin (16/10). Ia datang untuk memberi kesaksian dalam sidang kasus dugaan korupsi sewa lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo.
Asisten I Pemkot Makassar Muh Sabri menjadi terdakwa dalam kasus ini. Ia bersama dua orang lainnya, yakni Rusdin dan Jayanati Ramli.
Di depan majelis hakim yang diketuai Bonar Harianja, wali kota yang akrab disapa Danny itu membeber fakta-fakta tentang kasus Buloa. Menurutnya, terkait urusan serta masalah tanah menjadi salah satu tupoksi (tugas pokok dan fungsi) asisten I dalam hal koordinasi.
Soal rencana proyek strategis nasional pembangunan Makassar New Port (MNP), kata Danny, pihak pemkot telah menerima surat permintaan dari pihak PT Pelindo terkait pembebasan lahan di lokasi proyek.
“Pihak Pelindo meminta Pemkot Makassar untuk pembebasan lahan, namun kami menolak,” tegas Danny di persidangan.
Permintaan itu, kata Danny, terkait rencana akan digunakan sebagai akses lahan jalan masuk ke proyek MNP. “Rasa-rasanya permintaan itu sudah pernah ada di era sebelumnya (wali kota sebelumnya),” kata Danny.
Dikatakan Danny, dirinya pernah dua kali mengikuti rapat terkait akselerasi tata ruang. Termasuk membahas pembebasan lahan untuk jalur masuk ke lokasi proyek MNP.
“Saya khawatir akan menggusur masyarakat, makanya saya mendisposisikan ke sekda,” terangnya.
Namun, diposisi wali kota tersebut tidak pernah ditunjukkan dan diserahkan sekda kepada asisten I untuk ditindaklanjuti, sebagai acuan dalam hal mempercepat proses pelaksanaan proyek pembangunan MNP.
Selain itu, Danny menuturkan, ada juga permintaan anggaran dari PT Pelindo. Namun hal itu ditolaknya. Dengan alasan, pemkot tidak memiliki anggaran untuk proyek tersebut.
Ada tiga surat yang diajukan pihak PT Pelindo, kata Danny. Yakni permintaan anggaran, permintaan akselerasi tata ruang dan permintaan akses jalan proyek MNP.
Ditanya terkait persoalan adanya sewa menyewa di lahan Buloa, Danny mengaku tidak tahu menahu. “Justru saya malah heran dan kaget kenapa ada persoalan seperti itu. Saya juga mengetahui ada masalah di Buloa setelah membaca berita di media,” kilahnya.
Peran pemkot dalam proyek pembangunan MNP, kata dia, hanya sebatas untuk mempermudah pengerjaannya. “Soal mediasi lahan, itu memang sudah tugas dan tupoksi asisten I,” bebernya.
Danny menyebutkan, siteplan MNP itu sudah ada sejak tahun 1997. Namun, nanti setelah Presiden Jokowi baru proyek berjalan. (mat/rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top