Gojentakmapan

Pimpinan Sangat Menentukan Pencegahan Korupsi

BKM/KR KULLE PENCERAHAN -- Bupati Jeneponto, H Iksan Iskandar bersama para bupati dan wali kota se Sulsel sedang mendapatkan pencerahan dari perwakilan KPK terkait upaya pencegahan korupsi.

JENEPONTO, BKM — Bupati Jeneponto, H Iksan Iskandar mengikuti acara penandatanganan berita acara serah terima source code aplikasi perizinan dan TPP (sistem e-kinerja), implementasi Siskeudes dan rapat kerja kepala daerah kelistrikan dan telekomunikasi.
Materi pencerahan dilakukan dari perwakilan KPK, Tri Darma. Kegiatan yang turut dihadiri Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, para wali kota dan bupati, para ketua DPRD, para camat, dan para kepala desa se Sulsel, berlangsung di ruang pola kantor gubernur Sulsel, Rabu (11/10).
Dalam sambutannya, perwakilan KPK RI, Tri Darma menyampaikan, tindakan preventif anti korupsi sangat ditentukan para pimpinan daerah, baik gubernur, bupati ,maupun wali kota dalam mencegah terjadinya tindakan korupsi tersebut.
Oleh karenanya, penggunaan aplikasi dalam e-planning, e-badgeting dan e-kinerja diharapkan harus segera diterapkan dalam sistem pemerintahan e-goverment yang akuntabel. Demikian pula dengan kepala BPKP wilayah Sulsel, bersedia memberikan bantuan dalam memberikan bimbingan dan workshop terkait penggunaan teknologi informatika dalam sistem perencanaan, pengelolaan dan pelaporan keuangan setiap daerah.
Implementasi sistem keuangan desa diharapkan agar diberikan perhatian khusus karena laporan keuangan desa akan menjadi lampiran dalam laporan akhir tahun para bupati yang dapat berpengaruh terhadap pemberian status hasil pemeriksaan keuangan dari BPK.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo berharap agar para bupati dan walikota dapat bekerjasama dengan kepala desa dalam mengelola keuangan desa. Untuk itu, BPKP diharapkan dapat meluruskan dan memberikan pembinaan dan bimbingan kepada seluruh aparat pemerintahan sampai pada tingkat desa sehingga diharapkan tidak ada lagi aparat pemerintah di Sulsel yang tersangkut masalah korupsi.
Penggunaan aplikasi merupakan hal yang mutlak harus digunakan dalam tata kelolah pemerintahan sehingga diharapka KPK dapat memberikan dan penyiapan SDM aparat dalam mengelola sistem tersebut agar Alokasi Dana Desa (ADD) bisa dikelola dengan baik
”Setelah acara ini, saya tidak mau dengar ada yang ditangkap atau berproses hukum karena pengelolaan ADD tidak becus atau dikorupsi,” tegas SYL. (krk/mir/c)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top