Berita Kota Makassar | Mutasi Pejabat Tunggu Restu Mendagri
Metro

Mutasi Pejabat Tunggu Restu Mendagri

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tak bisa lagi leluasa melakukan rotasi, mutasi dan lelang jabatan. Hal ini berdasarkan aturan yang ada di UU nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada.

Pada pasal 71 ayat 2 dikatakan kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Adapun untuk keperluan mendesak bisa dilakukan dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Seperti diketahui, jabatan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo akan berakhir pada bulan April tahun 2018. Artinya sejak bulan ini, segala proses pergantian pejabat harus dikonsultasikan dengan Kemendagri.
Sekretaris Daerah Sulsel, Abdul Latif mengakui untuk pengisian jabatan yang lowong belum bisa dilakukan. Pihaknya sendiri masih menunggu izin dari Mendagri, karena masa jabatan Gubernur tersisa kurang enam bulan lagi.
“Kita sudah koordinasi dengan Mendagri, kalau diberi izin maka kita minta KASN untuk melakukan lelang. Mungkin akan ada rotasi dulu baru pelelangan, ini juga harus izin Mendagri,” katanya, Kamis (12/10).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulsel, Andi Ashari Fakhsirie Radjamilo membenarkan pihaknya sementara melakukan konsultasi dengan Kemendagri terkait rencana pengisian jabatan yang lowong.
“Iya betul baru dikoordinasikan. Pekan ini baru akan melakukan konsultasi ke Kemendagri,” jelasnya.
Seperti diketahui, Saat ini, empat posisi diisi oleh pelaksana tugas yakni Kepala Inspektorat Daerah, Kepala Biro Aset, Kepala Biro Umum, dan Dirut Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi.
Sementara posisi yang akan ditinggalkan pejabatnya yang akan memasuki masa pensiun diantaranya dua staf ahli yakni Syamsu Alam Ibrahim dan Ahmad Mirring dan Kepala Dinas Perkebunan Firdaus Hasan. (rhm)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top