Berita Kota Makassar | Empat Pimpinan DPRD Sulbar Dicekal ke LN
Headline

Empat Pimpinan DPRD Sulbar Dicekal ke LN

MAKASSAR, BKM — Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Begitulah yang kini dihadapi empat orang pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat.
Pekan lalu mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar terkait kasus dugaan korupsi dana APBD tahun 2016. Menyusul kemudian, keempatnya diusulkan untuk cegah tangkal (cekal) bepergian ke luar negeri.
Keempat orang itu adalah Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara, dan Munandar Wijaya, Hamzah Hapati Hasan serta H Harun masing-masing sebagai wakil ketua.
”Kita akan melakukan upaya pencegahan terhadap tersangka agar tidak ke luar negeri. Dalam dua hari ini akan diajukan surat permohonannya ke Kejaksaan Agung untuk diteruskan ke Imigrasi,” ujar Kepala Kejati Sulselbar Jan Samuel Maringka di kantornya, Rabu (11/10)/
Selain itu, Jan juga memastikan telah melakukan pemanggilan terhadap keempat tersangka. ”Hari ini (kemarin) semuanya sudah dipanggil. Unsur DPRD dan juga pemerintahannya. Jadi sudah terjadwal semuanya,” terangnya.
Dijelaskan Kajati, setelah menetapkan orang tersangka, saat ini pihaknya tengah fokus melakukan pemeriksaan terhadap masing-masing tersangka. Sehingga pertanggungjawabannya bukan lagi secara global. Melainkan mereka akan menjadi saksi untuk perkara masing-masing.
“Jadi dalam kasus ini kita sudah menangani empat perkara dari masing-masing tersangka. Kita telah menangani satu penyidikan dengan empat perkara. Ini coba dilihat, anggarannya cuma satu tapi jadi empat perkara,” tandasnya.
Menurut Jan, tim kini tengah fokus pada indikasi keterlibatan empat orang tersangka dalam penggunaan anggaran sebesar Rp80 miliar yang ada di tiga SKPD Pemprov Sulbar. Yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Pendidikan dan Sekretariat Dewan (Setwan) Sulbar.
“Bisa saja nantinya akan berkembang. Apalagi ini anggarannya Rp360 miliar untuk 16 SKPD. Jadi kita mau selesaikan itu. Takutnya nanti waktunya tidak cukup,” jelasnya.
Jan tidak menampik, dari anggaran Rp80 miliar ada banyak proyek yang disisipkan di tiga SKPD tersebut. “Mekanismenya ada keanehan yang kita lihat. Dari anggaran Rp4 miliar yang diterima, justru proyeknya malah dipecah-pecah. Jadi harus dilihat satu persatu. Untuk itu kita juga akan meminta keterangan ahli serta pihak-pihak terkait,” tandasnya.
Pada hari Kamis (12/10), penyidik Kejati Sulselbar kembali melakukan pemeriksaan terhadap lima orang saksi dalam kasus ini. Mereka adalah Kasubag Makro Bappeda Darmis Damir, serta Muh Said, MS Amir dan Alfian selaku pejabat pengadaan bidang Pengelola Sumber Daya Air (PSDA) tahun 2016. Satu lainnya adalah Ihsan Arsyad selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bidang PSDA tahun 2016.
“Hari ini sebenarnya ada tiga saksi yang kami panggil. Tetapi ada beberapa saksi yang tidak sempat hadir pada pemeriksaan sebelumnya dan hadir hari ini (kemarin),” ujar Kepala Seksi enerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulselbar Salahuddin, Kamis (12/10).
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami peran empat orang tersangka pimpinan DPRD Sulbar. Kelimanya menjalani pemeriksaan di lantai lima Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati. (mat/rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top