Metro

Dewan Soroti Minimnya Usulan Anggaran SKPD

MAKASSAR, BKM– Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar, lagi-lagi menyoroti serta menolak usulan anggaran satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di APBD Perubahan 2017 yang diajukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Alasan Banggar, usulan anggaran yang diajukan SKPD turun dibandingkan APBD Perubahan 2016 lalu. “Kenapa mereka berlomba-lomba turunkan semua anggarannya. Jangan diakomodir ini, jangan ada yang dikasih turun. Apa yang mau dikerjakan kalau anggaran turun,” ujar anggota Banggar DPRD Makassar, Rahman Tina, saat berada di ruang Banggar, Kamis (12/10).
Legislator fraksi Golkar ini-pun menyebutkan, penurunan pos pembelanjaan di beberapa SKPD seperti di Dinas Penataan Ruang yang hanya mengusulkan Rp10 miliar sedangkan di anggaran sebelumnya menganggarkan sebesar Rp15 miliar.
Begitupun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menganggarkan sebesar Rp21 miliar. Padahal, tahun sebelumnya mereka mengusulkan anggaran sebesar Rp28 miliar. Dinas Lingkungan Hidup juga menurunkan anggarannya sebesar Rp56 miliar sedangkan sebelumnya menganggarkan sebesar Rp64 miliar.
“Masa anggaran yang ada di SKPD sama dengan anggaran yang ada di kecamatan. Bahkan anggaran yang ada di SKPD lebih sedikit jika dibandingkan dengan anggaran yang ada di kecamatan,” ujarnya.
Selain Dinas Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal hanya menganggarkan sebesar Rp11 miliar, Dinas Kebudayaan hanya Rp7 miliar, Dinas Perpustakaan Rp7 miliar, Dinas Kearsipan Rp9 miliar, Dinas Perdagangan Rp20 miliar, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Rp8 miliar.
“Apa semua yang mau mereka belanjakan kalau anggarannya sama dengan yang ada di anggaran Kecamatan. Bahkan anggaran yang ada di kecamatan, lebih tinggi daripada anggaran yang ada di SKPD. Ini tidak masuk akal,” ujarnya.
Ketua Komisi C DPRD Makassar ini juga membandingkan anggaran yang ada di kecamatan yang mencapai Rp20 miliar hingga Rp40 miliar. Hal inilah yang memicu sejumlah pertanyaan yang ada di anggota dewan.
“Anggaran yang paling rendah hanya di Kecamatan Kepulauan Sangkkarang, karena masih baru dibentuk. Mereka hanya mengelola anggaran Rp10 miliar,” tuturnya.
Sementara itu, Koordinator Banggar DPRD Makassar, Indira Mulyasari Paramastuti menegaskan, pihaknya akan membahas anggaran tersebut dengan SKPD-nya langsung. Sehingga apa yang telah dipertanyakan oleh anggota Banggar bisa dijawab langsung oleh mereka.
“Ini baru gambaran umumnya, jadi belum final apakah anggaran itu yang akan disetujui atau bahkan ditambah. Apalagi anggaran yang ada di SKPD semua rata-rata turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Makassar ini juga menuturkan anggaran yang ada di SKPD semua mengalami penurunan. “Memang tidak masuk akal, jika anggaran yang ada di SKPD lebih kecil dibandingkan anggaran yang ada di kecamatan. Namun mengenai penambahan atau pengurangan ini belum diputuskan,” tambahnya.
Menyikapi sorotan dari Banggar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA), Erwin Syafruddin Haiyya menjelaskan, bahwa setiap usulan dana dalam draf APBD disesuaikan dengan item yang dibutuhkan di setiap instansi. Usulan masih akan direvisi bersama Banggar.
Ia juga menenegaskan, penggunaan anggaran pengelolahan keuangan SKPD sudah diatur dalam peraturan Kementrian Dalam Negeri tahun 2015. Aturan tersebut sudah diberlakukan, adapun yang mendapat anggaran pengelolahan anggaran SKPD merupakan bendahara.
“Anggaran tersebut menurun karena dipengaruh pencapaian laba di sejumlah SKPD penghasil pajak. Selain itu mengingat juga waktu belanja di SKPD hanya kurang lebih dari tiga bulan,” singkatnya.(ita)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top