Berita Kota Makassar | KPK: 614 Desa Belum Terapkan Siskeudes
Metro

KPK: 614 Desa Belum Terapkan Siskeudes

MAKASSAR, BKM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, sebanyak 614 desa di Sulawesi Selatan belum menerapkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
Padahal, Siskeudes ini merupakan aplikasi online yang dibuat agar pengelolaan dana desa berjalan secara transparansi dan bisa diakses seluruh lapisan masyarakat.
Kepala Satgas Wilayah I Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan, Tri Gamarefa menyerahkan di Sulsel, pemerintah daerah tingkat dua yang belum menerapkan secara keseluruhan Siskeudes adalah Toraja Utara, Sidrap, Pangkep, Maros. Sedangkan yang belum sama sekali menerapkan sistem ini, Jeneponto 82 desa, Bone 328 desa dan Pangkep 65 desa. Secara total ada sekitar 614 desa dari 2255 desa yang belum menerapkan Siskeudes.
Kepala BPKP Provinsi Sulsel Didik Krisdiyanto mengatakan Presiden RI Joko Widodo memerintahkan agar di Tahun 2017 ini, Siskeudes sudah harus diterapkan seluruh desa di Indonesia.
Didik menyampaikan Siskeudes akan mempengaruhi penilaian laporan keuangan pemerintah daerah.
“Ketika Siskeudes tidak berjalan baik, maka akan mempengaruhi opini yang akan diberikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),” ungkap Didik.
Dia mengatakan, untuk desa yang belum menerapkan Siskeudes karena persoalan penganggaran, BPKP siap membantu menyusun.
“Kami siap membantu menyusun dan mengasistensi. Gratis kok, ” jelasnya, pada kegiatan penandatangan berita acara serah terima Source Code Aplikasi Perizinan Online (SIMAP) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TTP), Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dan Rapat Kerja Kepala Daerah Kelistrikan dan Telekomunikasi di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (11/10).
Pada kesempatan itu, juga diumumkan
hasil Survei Penilaian Integritas (SAPI) kepada Pemprov Sulsel.
Hasil penilaian yang dilakukan oleh KPK dan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks integritas Sulsel berada pada skor 73,95. Jika dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya, Sulsel menjadi yang tertinggi di Indonesia.
Tri Gamarefa mengatakan skor yang diperoleh Pemprov merupakan gabungan dari penilaian integritas internal sebesar 83,57 poin dan penilaian integritas publik sebesar 64,33 poin.
“Ini menunjukkan Pemprov Sulsel sudah lebih transparan, akuntabel dan terbebas dari praktek korupsi pada pelayanan publik. Saat ini ada beberapa aplikasi berbasis online di Pemprov yang menjadi pilot projek,” katanya.
Dalam acara ini juga dilakukan penandatangan berita acara serah terima source kode Aplikasi Perizinan Online (SIMAP), Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) online kepada pemerintah kabupaten/kota.
KPK mengakui aplikasi ini sudah diterapkan di Pemprov Sulsel dengan baik. Buktinya kinerja pemerintahan dan pelayanan publik sudah lebih efektif dan efisien.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menambahkan penerapan e-government menjadi sebuah keharusan. SYL juga mendukung penerapan dengan sistem aplikasi dalam perizinan untuk mencegah tindakan korupsi.
Menurutnya, hal ini dapat meminimalisir pertemuan yang bisa saja terjadi transaksi tidak sah. “Aplikasi ini langsung dari KPK, kita tinggal mengikuti saja. Kalau dalam pengurusan izin ada amplop berarti ada yang salah,” jelasnya.
Syahrul juga meminta agar pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota hingga desa mendapat bimbingan dari KPK dan BPK.
“Kami perlu diingatkan. Orang baik saja kalau jalan di jalan licin dan tidak hati-hati bisa terjatuh,” katanya. (rhm)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top