Metro

Banggar Kritik Deviden Enam Perusda Turun

MAKASSAR, BKM– Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar mengkritisi target deviden atas penyertaan modal di enam perusahaan daerah yang mengalami penurunan.
Anggota Banggar DPRD Makassar, Hasanuddin Leo, mengatakan, deviden atas penyertaan modal di PDAM sebesar Rp35 miliar di APBD Perubahan 2017 dari penyertaan modal tahun sebelumnya sebesar Rp20 miliar bukan angka yang proporsional.
Hal ini menurutnya, bukan hal yang wajar mengingat utang yang ada di PDAM telah dibayarkan sebesar Rp235 miliar. Seharusnya PDAM, kata Hasanuddin, mampu menekan angka kebocoran, bukan malah menargetkan penyertaan modal hanya sebesar Rp 15 miliar.
“Kita ketahui bahwa tingkat kebocoran PDAM saat ini masih sangat tinggi, ditambah masalah-masalah lainnya. Seharusnya PDAM mampu mengelola anggaran yang diberikan dari pusat, untuk menekan kebocoran pipa di Makassar. Targetnya ini perlu dinaikkan lagi,” bebernya di Gedung DPRD Makassar, Rabu (11/10).
Hal yang sama dikatakan anggota Banggar lainnya, Irwan Djafar. Ia menpertanyakan apa dasar PDAM yang hanya mampu menargetkan deviden ke Pemkot Makassar sebesar Rp35 miliar dalam setahun. Hal ini berarti hanya mampu menyetorkan pajak sebesar Rp3 miliar dalam sebulan.
“Jika targetnya hanya Rp35 miliar dalam setahun berarti PDAM hanya mampu menyetorkan pajak dalam sebulan sebesar Rp3 miliar. Hal itu, bukan hal yang wajar,” bebernya.
Kritik lainnya juga di sampaikan Rahman Pina. Legislator Fraksi Golkar ini mempertanyakan dasar penurunan deviden atas penyertaan modal lima perusda. Seperti PD pasar Makassar Raya yang sebelumnya menargetkan PAD sebesar Rp1 miliar. Namun dalam tahun anggaran 2017 ia hanya menargetkan sebesar Rp500 juta. Begitupun PD Parkir, sebelum perubahan ia menargetkan PAD sebesar Rp1,5 miliar namun setelah perubahan ia menargetkan sebesar Rp1,3 miliar.
“Masa PD Pasar hanya menyerahkan Rp500 juta, ada apa ini kenapa penurunannya drastis sekali?. Apakah sudah tidak ada masyarakat mau belanja di pasar. Sama halnya dengan PD Parkir yang kita anggap tidak masuk akal,” terangnya.
Ia juga mempertanyakan peran serta perusahaan daerah RPH yang tidak pernah memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Makassar. Bahkan dalam target pendapatan yang diajukan hanya sebesar Rp121 juta. Sama halnya dengan PD Terminal yang hanya menargetkan PAD di tahun anggaran 2017 sebesar Rp166 juta jika dibandingkan target sebelum perubahan Rp205 juta. “Ini semua ada apa, kenapa semua perusahaan daerah mengalami penurunan,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar, Erwin Safruddin Hayya, menuturkan, ia tidak mampu bertindak atau memutuskan target tersebut, sebab itu merupakan kemampuan dari setiap perusda.
“Saya yakin mereka tidak sanggup. Bahkan target realisasi deviden di perusda sudah diaudit oleh BPKD. Kalau perusda tidak mencapai target di akhir tahun akan berakibat pada penilaian performa pemerintah kota. Jadi, saya setuju untuk mendorong perusda meningkatkan kinerja apalagi banyak diantara Perusda tidak membutuhkan biaya pemeliharaan kecuali PD terminal,” tambahnya. (ita)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top