Headline

Serapan Anggaran OPD Pemprov Memprihatinkan

MAKASSAR, BKM — Hingga tuntasnya triwulan ketiga, kinerja dan serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel masih memprihatinkan. Realisasi belanja total OPD baru 323,31 persen pada posisi per Oktober.
”Dari angka itu, baru sekitar empat OPD yang realisasi belanjanya melebihi 50 persen. Itu artinya serapan anggaran masih sangat minim. Banyak program yang berorientasi peningkatan kesejahteraan rakyat tidak terwujud,” kata anggota DPRD Sulsel dari PAN Andi Irwandi Natsir, kemarin.
Legislator Partai Demokrat Selle KS Dalle berharap agar semua program OPD dapat berjalan dan dilaksanakan dengan baik sesuai rencana. Pimpinan OPD harus fokus menuntaskan seluruh kegiatan prioritasnya masing-masing.
“Karena selain tinggal beberapa waktu lagi berakhir tahun anggaran 2017, juga tidak lama lagi periode pemerintahan kepemimpinan Sayang jilid II berakhir,” ujarnya mengingatkan.
Legislator PAN lainnya Dr Usman Lonta, menyebut mestinya serapan anggaran saat ini sudah minimal 60 persen. “Iya, mestinya serapannya minimal 60 persen,” ujar Koordinator Badan Legislasi (Baleg) DPRD Sulsel ini.
Politisi Partai Golkar Sulsel HA Kadir Halid mengaku belum dapat memberi penilaian atas kinerja SKPD, karena baru mengagendakan rapat evaluasi untuk triwulan ketiga. “Untuk mitra Komisi E ada rapat evaluasi triwulan tiga pada hari Senin pekan depan,” ujar ketua Komisi E DPRD Sulsel ini.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, evaluasi kinerja setiap OPD biasanya dilakukan akhir tahun atau di bulan Desember. Itupun, evaluasi dilakukan oleh OPD sendiri dengan mengkalkulasi segala pencapaian yang diraih selama ini, serta apa yang gagal dicapai.
“Mereka melakukan evaluasi sendiri bagaimana kinerjanya. Mereka yang skor sendiri, ” kata Syahrul di Maccini Sombala of Indonesia (MoI), Selasa (10/10).
Namun, jika melihat berbagai penghargaan yang diraih Pemprov Sulsel saat ini, kinerja OPD dinilai cukup memuaskan. Indikatornya, sampai saat ini, Sulsel telah meraih 227 penghargaan, baik nasional maupun internasional. Artinya, setiap OPD meraih lebih dari satu penghargaan. Malah ada yang mencapai 10.
“Saya tidak mau kepala dinas saya hanya habiskan waktu lima tahun bersama saya tanpa prestasi,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua Ombudsman RI Sulsel Subhan Djoer menilai kinerja OPD pemprov menunjukkan peningkatan. “Penilaian kinerja OPD di pemprov kalau acuannya pelayanan publik, Sulsel termasuk yang terbaik di Indonesia,” ujarnya, kemarin.
Menurut Subhan, menambahkan untuk penilaian kinerja OPD lingkup pemprov, Ombudsman telah melakukan survei dalam rentang waktu tiga tahun terakhir.
”Tahun 2015 Sulsel peringkat pertama di Indonesia. Tahun 2016 peringkat tiga nasional, dan tahun ini hasil survei Ombudsman RI terkait kepatuhan SKPD berdasarkan UU No 25 tentang Pelayanan Publik kembali ke peringkat atas. Surveinya sangat obyektif dan tanpa pemberitahuan,” terangnya. (rhm-jun/rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top