Kriminal

Jaksa Teliti Berkas Korupsi Proyek SPAM

MAKASSAR, BKM — Kasus dugaan korupsi dana pengadaan dan pemasangan pipa PVC di Satuan Kerja (Satker) Sarana Pengolahan Air Minum (SPAM) Provinsi Sulsel memasuki tahap baru. Berkas penyidikan tujuh tersangka dalam kasus ini telah berada di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, setelah diserahkan penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejari Sulsel Salahuddin, membenarkan bila pihaknya telah menerima pelimpahan berkas perkara tersebut. “Berkasnya sudah kami terima dari penyidik polda, untuk selanjutnya diproses oleh tim jaksa peneliti,” ujarnya, kemarin.
Dalam kasus ini penyidik polda telah menetapkan tujuh orang tersangka. Masing-masing Kaharuddin selaku KPA Kasatker SPAM, Ferry Nasir MR dan Mukhtar Kadir yang bertindak sebagai PPK.
Tersangka lainnya adalah Andi Kemal (pejabat pengadaan), Andi Murniati (bendahara), Rahmad Dahlan (penandatangan SPM) dan Muh Aras (koordinator penyedia).
Salahuddin menerangkan, berkas yang diserahkan tersebut akan diteliti guna memastikan serta mengetahui apakah telah memenuhi syarat, atau masih ada yang perlu dilengkapi oleh penyidik. Baik itu syarat formil maupun materilnya. Diantaranya terkait barang bukti dalam kasus tersebut, apakah sudah terpenuhi atau belum.
“Jaksa nantinya akan mengkaji serta mempelajari berkas perkara. Kalau belum lengkap pasti akan dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi,” jelasnya.
Kalau pun dikembalikan, Salahuddin mengatakan, tentu akan disertakan dengan sejumlah petunjuk, apak kekurangan dalam berkas tersebut yang harus dilengkapi oleh penyidik.
Proyek ini dikerjakan dengan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3,7 miliar. KPA diduga dengan sengaja melaksanakan pekerjaan peningkatan, pengelolaan serta pengembangan air minum dengan melakukan pengadaan dan pemasangan pipa PVC di 10 kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulsel.
Pekerjannya tanpa melalui proses tender lelang terbuka. Anggaran tersebut justru dibagi-bagi menjadi paket proyek kecil, dengan sistem penunjukan langsung terhadap perusahaan sebagai penyedia.
Namun dalam perjalannya, pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK). Modusnya, rekanan yang ditunjuk hanyalah sebagai pelengkap administrasi untuk kelengkapan pencairan anggaran.
Akibat perbuatan tersangka dalam dalam kasus ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp2.466.863636, berdasarkan hasil temuan serta audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. (mat/rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top