Headline

2018, ASN Pemprov Nikmati Tunjangan Baru

MAKASSAR, BKM — Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel akan menikmati tunjangan baru di tahun depan. Namanya Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).
Pemberian TPP sebagai pengganti tunjangan pakasi ini untuk mengapresiasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hanya saja, belum seluruh OPD akan menerapkan TPP ini. Alasannya, karena anggaran yang masih terbatas.
Menurut Sekretaris Provinsi Sulsel Abdul Latif, tahun depan pelaksanaan pilkada serentak cukup menggerogoti APBD. Anggaran pilkada menelan dana daerah sekitar Rp900 miliar. Ini hampir sama dengan kajian besaran dana yang dibutuhkan untuk menerapkan TPP selama setahun.
“Pemberlakuan aturan TPP tahun depan belum bisa diterapkan secara keseluruhan. Itu karena anggaran yang masih sangat terbatas,” kata Abdul Latif.
Untuk tahap awal, kemungkinan hanya beberapa OPD saja yang akan menerapkannya. OPD dimaksud yang memiliki beban kerja dan sisi pelayanan cukup banyak.
Misalnya ASN BPKD yang menangani seluruh keuangan OPD yang ada. Ada juga Inspektorat, BKD dan Bappeda.
“Tetapi Pergub TPP tetap dibahas. Karena ada tiga sampai empat OPD yang sudah akan menerapkan TPP tahun depan. Tetapi pada gilirannya nanti semua OPD akan menerapkan TPP ini. Karena TPP ini mendorong kinerja ASN,” jelasnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Ashari Fakhsirie Radjamilo, sebelumnya mengatakan penerapan besaran TPP ini berdasarkan kinerja ASN. Tidak hanya berdasarkan absensi. Kata dia, model TPP ini akan mengganti tunjangan pakasi yang diberlakukan.
“Ada beberapa dihapus, seperti honor kegiatan. Kecuali honor PPTK, kelebihan jam kerja. Pakasi akan digantikan dengan sistem TPP,” ungkapnya.
Kata Ashari, mekanisme penyusunan TPP Pemprov Sulsel akan mengacu ke model TPP Pemprov Jabar. Karena selama ini sudah kerja sama khusus dengan Pemprov Jabar. Namun besaran nilainya diberlakukan sesuai kondisi keuangan daerah.
“Misalnya TPP Sekprov Jabar sekitar Rp25 juta. Kalau keuangan Pemprov Sulsel mampu di atasnya, ya bisa jadi di atas Rp25 juta. Formulasi TPP Pemprov Jabar tentu akan disesuaikan kondisi di sini,” jelasnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel Andi Arwin Azis, mengatakan penerapan TPP ini tentu akan membebani keuangan daerah. Karena bila kinerja ASN membaik, tentu tunjangan yang diterimanya makin besar.
“Formulasi dan penilaian kinerja ASN tentu di BKD. Kami hanya mencari pos untuk membayar tunjangan yang nanti butuh anggaran besar,” terangnya.
Penerapan TPP ini akan menggantikan tunjangan pakasi yang selama ini berlaku untuk ASN Pemprov. Selama ini, untuk tunjangan daerah atau pakasi diatur dalam Pergub Nomor 56 tahun 2013 tentang Tunjangan Daerah.
Nilai pakasi ini berbeda-beda tiap golongan. Golongan I besarannya Rp2 juta. Golongan II Rp1,975 juta. Golongan III Rp1,950 juta, dan golongan IV Rp1,925 juta. (rhm/rus)


Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top