Berita Kota Makassar | Kejati Bidik Pejabat Pemprov dan Legislator
Headline

Kejati Bidik Pejabat Pemprov dan Legislator

MAKASSAR, BKM — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar tak berhenti pada penetapan empat orang pimpinan DPRD Sulbar sebagai tersangka. Penyidik terus melakukan pengembangan dengan menyasar legislator lain. Termasuk pejabat eksekutif di Pemprov Sulbar.
”Tahap pertama kita baru menetapkan unsur pimpinannya sebagai tersangka,” kata Kepala Kejati Sulsel Jan Samuel Maringka, Kamis (5/10).
Untuk saat ini, menurut Kajati, pihaknya akan fokus menuntaskan perkara empat tersangka tersebut. “Kita tidak mau ada tunggakan di kasus ini. Kita ingin segera mempercepat proses hukumnya,” tandasnya.
Penegasan ini disampaikan Jan Samuel sehari setelah penetapan tersangka terhadap empat pimpinan DPRD Sulbar. Masing-masing Ketua DPRD Andi Mappangara bersama tiga wakil ketua, yakni Munandar Wijaya, Hamzah Hapati Hasan dan H Harun. Mereka terseret dalam pusaran kasus dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulbar tahun 2016 sebesar Rp360 miliar. Terkhusus pada program kegiatan proyek aspirasi dewan.
Menurut Kajati, keempat tersangka merupakan pihak yang dianggap paling bertanggung jawab dalam pengadaan proses penganggaran dan pelaksaan kegiatan.
”Kita tidak akan berhenti sampai di sini saja. Penyidik masih terus melakukan pengembangan lebih lanjut dalam kasus ini. Khususnya terhadap pihak-pihak lain yang dianggap memiliki serta keterlibatan di kasus ini. Bukan hanya dari kalangan anggota dewan, tapi juga unsur eksekutif,” tandasnya.
Sejauh ini, kata Jan S Maringka, pihaknya telah menyita dan mengantongi sejumlah bukti kuat. Diantaranya berupa dokumen, keterangan saksi, serta hasil on the spot.
Termasuk keterangan dari para penghubung yang menyampaikan adanya kegiatan yang tidak sesuai perencanaan, hingga berakibat terjadinya tumpang tindih dengan dana lainnya.
Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya, menurut Jan Samuel, beberapa dinas yang dititipi anggaran tidak tahu di mana letak lokasi proyek yang seharusnya dikerjakan. “Ini jelas dari awal pengusulan sampai penyusunan anggarannya memang sudah salah,” bebernya.
Menyusul penetapan tersangka terhadap empat pimpinan DPRD Sulbar itu, Direktur Komisi Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia Syamsuddin Alimsyah mendesak agar mereka segera mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu demi menjaga martabat lembaga DPRD.
Status tersangka yang disandang mereka saat ini, dipandang Syamsuddin akan semakin memperburuk citra DPRD di mata publik. Sehingga dengan sendirinya pula akan berpengaruh pada kinerja legislatif.
“Bagaimana mungkin institusi DPR yang diharap menjadi bagian dari aktor penjaga pemerintahan yang bersih dari korupsi, tapi pada kenyataannya justru pimpinannya menjadi tersangka dalam kasus korupsi,” kata Syamsuddin.
Menurut dia, seluruh legislator Sulbar harus segera disadarkan bahwa institusi DPRD adalah lembaga terhormat yang harus dijaga kehormatannya. Oleh karena itu, orang yang cacat diri secara hukum sejatinya segera mundur atau diberhentikan dari lembaga tersebut.
“Kita akui memang masih ada azas praduga tak bersalah. Makanya, selama proses hukum masih berjalan, sebaiknya mereka fokus dulu menjalani. Biarkan lembaga terhormat terjaga dari orang-orang yang bersih secara hukum,” tandasnya.
Pantauan BKM di gedung DPRD Sulbar, kemarin, tak banyak yang berubah. Pegawai sekretariat tampak bekerja seperti biasa.
Bahkan dari pagi hari pukul 09.00 Wita hingga 12.00 siang berlangsung pelayanan kesehatan bagi para pegawai. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama UPTD klinik kantor gubernur. (mat-ala/rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top