Metro

Dewan Minta RT/RW Data Ulang Rumah Kos

MAKASSAR, BKM–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar meminta agar pemerintah melakukan pendataan ulang jumlah rumah kos seiring dengan meningkatnya jumlah usaha rumah kos di Makassar.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Komisi B DPRD Makassar, Mesakh Raymond Rantepadang, kepada BKM, Rabu (13/9).
menurut Mesakh, banyak rumah kost yang baru berdiri belum terdata sebagai wajib pajak.
“Potensi pajak rumah kos ini besar sekali kalau mau dimaksimalkan, hanya saja data pemerintah kurang lengkap atau tidak diperbaharui,” ungkapnya saat ditemui di DPRD Makassar.
Selain itu, kata dia, ada banyak rumah kos yang tidak memiliki izin usaha namun tidak ditindaki oleh pemerintah kota.
“Banyak rumah kos yang bebas dari pajak karena tidak memiliki izin, sementara pajak ditarik berdasarkan izin yang dikeluarkan pemerintah. Setiap penerimaan mahasiswa pasti banyak rumah kos bermunculan tanpa ditarik retribusinya,” terangnya.
Sementara itu anggota Komisi B, Hasanuddin Leo, juga mengatakan, regulasi mengenai rumah kos yang diatur dalam Peraturan Daerah(Perda) Nomor 10 Tahun 2011 tentang pengelolaan rumah kos harus diefektifkan kembali.
“Di atas 3 kamar, itu sudah dikenakan pajak dan tidak boleh ditawar lagi,” ucapnya.
Lanjutnya, selama ini penerimaan pajak rumah kos yang masuk ke kas daerah masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan jumlah usaha kos-kosan di Makassar.
“Tidak seberapa itu, makanya harus dimaksimalkan dengan melakukan pendataan.” jelansya.
Ia meminta pihak kecamatan agar pendataan bisa diserahkan kepada ketua-ketua RT atau RW. Apalagi sebagai pihak yang bertanggung jawab di daerahnya, RT/RW tentu mengetahui rumah-rumah kos yang berdiri di lingkungannya dimana mereka berada.
“RT/RW harus diberdayakan, mereka kan sudah dapat insentif,” tuturnya.(ita)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top