Headline

BAZ Koordinir Zakat Guru, PGRI: Terkesan Dipaksakan

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Dinas Pendidikan intens melakukan sosialisasi ke seluruh guru untuk menunaikan kewajibannya membayar zakat. Khususnya bagi mereka yang penghasilannya telah cukup nisab.
Sosialisasi dilakukan dengan menggandeng Badan Amil Zakat (Baznas) Makassar. Mereka bersama-sama turun memberikan pencerahan kepada guru SD dan SMP yang ada di kota ini. Dengan cara ini, diharapkan guru yang belum mengeluarkan zakatnya bisa memenuhi kewajibannya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Kota Makassar Ismunandar menyampaikan, sejak terbentuknya BAZ Makassar, sejak itu pula pihaknya meminta kepada seluruh guru-guru, khususnya yang memiliki penghasilan cukup untuk sadar memenuhi kewajiban dalam berzakat. Hal itupun dipertegas dengan adanya Surat Edaran yang dikeluarkan Disdik Makassar ke sekolah-sekolah.
Kendati demikian, Disdik tidak dapat memberikan intervensi terlalu jauh terhadap para guru dalam mengeluarkan zakat.
“Tergantung dari individunya lagi. Seharusnya bagi guru-guru, apalagi yang sudah mendapat sertifikasi, wajib berzakat. Penarikan zakat kepada guru-guru ini sebenarnya sudah lama berjalan. Kami bersama dengan BAZ,” jelas Ismunandar, Rabu (13/9).
Meski telah lama dilaksanakan, tambah Ismunandar, penarikan zakat belum sepenuhnya berjalan. Masih banyak guru yang belum menunaikan kewajibannya itu. Sehingga diharapkan adanya penguatan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Disdik dan BAZ di sekolah-sekolah.
“Yang harus dikuatkan lagi adalah sosialisasi ke sekolah-sekolah. Karena masih banyak juga guru-guru belum sadar akan pentingnya mengeluarkan zakat. Kita sangat mendukung penarikan zakat dari para guru,” terang Ismunandar lagi.
Dihubungi terpisah, Ketua BAZ Kota Makassar Anis Kama mengungkapkan, sejak 2005 lalu pihaknya sudah aktif memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat di Kota Makassar untuk melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat. Termasuk kepada guru-guru yang telah nisab.
Penarikan zakat kepada guru-guru, dijelaskan Anis, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2011. Sehingga masyarakat atau umat muslim yang memiliki penghasilan rata-rata Rp3 juta, wajib untuk mengeluarkan zakat 2,5 persen.
“Dalam pasal 26 mengatur tentang syarat pendapatan dan jasa. Itulah yang terkait dengan teman guru-guru dan wajib mengeluarkan zakat. Dalam pasal itu disebutkan, nisab zakat pendapatan senilai 650 kilogram gabah atau 254 kilogram beras, dan zakatnya yang dikeluarkan 2,5 persen. Atau mereka yang memiliki penghasilan Rp3 juta mengeluarkan zakat 2,5 persen,” jelasnya.
Zakat yang terkumpul nantinya akan disalurkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan atau fakir dan miskin. Penyaluran dilakukan setelah melalui verifikasi data secara teliti.
“Bagi guru yang belum ikut dan mau melaksanakan kewajibannya berzakat, dapat langsung menghubungi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di tiap sekolah yang bertugas memberikan pencerahan dan menerima zakat guru, kemudian mengirimkan ke BAZ,” tambahnya.
Ketua Persatuan Guru Indonesia (PGRI) Sulsel Prof Dr Wasir Thalib angkat bicara terkait langkah yang dilakukan Disdik bersama BAZ Kota Makassar. Menurut Prof Wasir, membayar zakat itu merupakan urusan agama yang sebaiknya dilakukan secara pribadi.
Kalau dikoordinir seperti itu sebenarnya berat. Apalagi tidak semua guru beragama Islam. Jika metodenya seperti itu, juga terkesan ada paksaan dalam membayar zakat.
“Guru tidak semuanya Islam. Sebenarnya berat kalau dilakukan seperti itu. Urusan agama adalah urusan pribadi. Kalau mau dikasih begitu, terkesan dipaksa orang,” ungkapnya kepada BKM, Rabu (13/9).
Dia juga mempertanyakan, kalaupun BAZ ingin mengkoordinir penyaluran zakat umat, kenapa spesifik hanya ke guru saja. Bukan profesi yang lainnya.
Dia sangat menyadari jika semua guru wajib mengeluarkan zakat. Tapi biarlah mereka diberi kelonggaran untuk melaksanakannya secara pribadi, tak perlu dikoordinir.
Selain itu, jika memang program ini dijalankan, dikhawatirkan akan muncul program lain yang ujung-ujungnya juga akan membebani guru.
Tanggapan berbeda datang dari anggota Komisi D DPRD Makassar Mudzakkir Ali Djamil. Menurut dia, mengeluarkan zakat dari gaji yang didapatkan merupakan kewajiban setiap umat muslim. Sehingga setiap individu harus sadar akan kewajibannya.
“Membayar zakat itu wajib. Hanya memang, juika BAZ mengusulkan mematok penarikan dari setiap guru di Kota Makassar, ya tidak seharusnya. Karena gaji setiap guru berbeda-beda,” ujarnya di gedung DPRD Makassar, Rabu (13/9).
Legislator Fraksi PKS ini juga menyarankan agar BAZ tidak mematok pembayaran zakat bagi setiap guru. Apalagi sampai memberlakukannya bagi guru honorer.
“Perda zakat juga belum ada. Tapi sebetulnya membayar zakat itu kewajiban umat Islam. Berdasarkan peraturannya, 2,5 persen dipotong dari setiap gaji PNS,” jelasnya.
Anggota komisi D lainnya, Hamzah Hamid menuturkan, banyak guru yang biasanya kecewa setelah membayar zakat, karena ada indikasi penyalurannya yang tidak transparan. Terlebih lagi banyaknya gaji mereka yang dipotong.
“Membayar zakat memang wajib. Tapi guru juga perlu tahu zakat yang ia salurkan lari kemana semua. Banyak keluhan seperti itu. Apalagi potongan gajinya cukup besar,” tandas legislator Fraksi PAN ini. (arf-rhm-ita/rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top