Headline

Upah Rp220 Ribu Sebulan, Tak Mampu Bayar BPJS

SINJAI, BKM — Kisah miris datang lagi dari Kabupaten Sinjai. Kali ini dialami operator yang bertugas melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-El).
Namanya Muh Yassir Arsyad. Ia bertugas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) sebagai tenaga honorer terhitung sejak 2011. Atau sudah enam tahun ia mengabdi di tempat ini.
Jika bertanya tentang berapa gaji yang didapat Yassir tiap bulannya, bisa dilihat dari statusnya di Facebook (FB). Ia menerima upah Rp220 ribu sebulan. Pengakuan Yassir yang dituliskannya melalui media sosial inipun langsung menuai empati.
Dalam curhatnya, Yassir mengaku tak mampu membayar tunggakan iuran jaminan kesehatan BPJS. Padahal, pekerjaannya tergolong berat.
Hampir setiap hari Yassir bertugas untuk melayani warga yang hendak melakukan perekaman KTP elektronik. Peralatan pendukung dibawanya serta dengan menggunakan kendaraan pribadi, sebuah motor matic.
Tak jarang ia mesti mendatangi rumah-rumah warga. Setiap selesai merekam, Yassir kemudian berpindah lagi ke rumah penduduk lainnya untuk melakukan hal serupa. Ia memiliki tanggung jawab untuk merampungkan tugas perekaman KTP elektronik warga Sinjai, yang hingga saat ini masih tersisa kurang lebih 8.000 orang.
Pekerjaan yang tak sebanding dengan gaji itu, membuat Yassir kini ramai diperbincangkan. Ia kemudian menumpahkan keluh kesahnya di dinding FB. Di sana tertulis tentang iuran BPJS dirinya bersama istri serta anak-anaknya, yang sudah beberapa bulan tak dibayar alias menunggak.
Kesedihan Yassir semakin bertambah, lantaran kesulitan membayar tagihan kepesertaan BPJS. Sebab upah yang diterimanya sangat jauh kurangnya dari nilai tunggakan yang mesti ditebusnya.
Saat ini Yassir memiliki tiga orang anak. Istrinya bekerja sebagai guru sukarela pada salah satu SMK di Kecamatan Sinjai Utara. Hampir sama dengan Yassir, pendapatan istrinya juga tak menentu.
”Gaji saya tiap bulan Rp220 ribu. Untuk membayar iuran BPJS mandiri, saya rasa tidak mampu. Saya berusaha bagaikana caranya bisa dialihkan ke KIS (Kartu Indonesia Sehat). Tapi saya diwajibkan untuk membayar tunggakan selama beberapa bulan,” keluh Yassir di kediamannya.
Diakui Yassir, jangannya untuk membayar tunggakan BPJS, biaya hidup sehari-hari saja sulit dipenuhi dari gajinya sebagai tenaga honorer.
Keluhan Yassir di medsos itu ternyata mendapat perhatian dari Dinas Sosial Sinjai. Ilhamuddin, Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial menyampaikan rencana Dinsos yang akan mengalihkan kepesertaan pegawai honorer, dari BPJS mandiri ke PBI (Penerima Bantuan Iuran).
”Kami akan tarik (kepesertaan BPJS) setelah melihat apa penyebabnya sehingga menunggak. Mungkin ketidakmampuan membayar karena honornya yang lebih kecil dibanding pembayaran BPJS setiap bulan. Jadi hasil koordinasi dengan BPJS, kami alihkan dari BPJS ke PBI. Seharusnya semua honorer seperti itu,” jelas Ilhamuddin. (din/rus/b)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top