Headline

Pemilik Alat Berat Ikut Sosialisasi Pajak

IST SOSIALISASI PAJAK-Dari kiri ke kanan Kepala UPT Pendapatan Wilayah Wajo Hj A Fitri Dwicahyawaty, Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan Bapenda Sulsel A Dharmayani Mansyur, anggota Komisi C DPRD Sulsel Desy Susanti Sutomo dan Kanit Regident Polres Wajo Iptu Suryanto.

SENGKANG, BKM — Pemilik alat berat yang ada di Kabupaten Wajo mengikuti sosialisasi pajak daerah. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Sermani, Sengkang, Jumat (8/9). Hadir pula aktivis LSM, diler kendaraan bermotor, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, serta sejumlah elemen masyarakat lainnya.
Sosialisasi dibuka Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan Tautoto Tanaranggina diwakili Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan A Dharmayani Mansyur. Anggota Komisi C DPRD Sulsel Desy Susanti Sutomo juga hadir di acara ini. Termasuk Kepala UPT Pendapatan Wilayah Wajo Hj A Fitri Dwicahyawaty, Kanit Regident Polres Wajo Iptu Suryanto, dan Penanggung Jawab PT Jasa Raharja Wajo A Badri Baso ST.
Kepala Bapenda Sulsel dalam sambutan tertulisnya dibacakan A Dharmayani, antara lain mengatakan, hingga Juli 2017, penerimaan PAD yang diterima UPT Pendapatan Wilayah Wajo sudah mencapai Rp38,3 miliar lebih. Atau 45,84 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp83,6 miliar lebih.
“Hasil penerimaan pajak tersebut akan dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Wajo sekitar 40 persen untuk membiayai pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wajo,” jelasnya.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan Bapenda Sulsel A Dharmayani, dalam materinya menjelaskan landasan hukum pemungutan pajak daerah. Yakni Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 10 tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok.
Ia menjelaskan, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengalokasikan paling sedikit 50 persen dari pajak yang diterima untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. Alokasi anggaran diatur lebih lanjut oleh masing-masing kepala daerah, namun tetap dilakukan asistensi, pembinaan, evaluasi dan pemeriksaan oleh gubernur untuk memastikan dan menguji ketepatan alokasi dan penggunaan pajak.
Bentuk kegiatan pelayanan kesehatan antara lain bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu. Pembangunan/ pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan. Penyediaan sarana khusus bagi perokok. Kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok. Iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok, dan kegiatan lainnya yang menunjang fungsi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
A Dharmayani menjelaskan juga program ungulan Samsat bernama Samsat Care yang sudah dilaksanakan. Meski sekarang baru berlaku di Kota Makassar, namun program tersebut direncanakan juga diberlakukan di kabupaten dan kota secara bertahap.
Layanan Samsat Care ini memberi kemudahan dan mendekatkan pelayanan kepada publik. Program ini dibuat untuk melayani masyarakat penyandang disabilitas dan lansia pada khususnya, dan masyarakat pada umum dengan syarat tertentu.
Kepala UPT Pendapatan Wilayah Wajo Hj A Fitri Dwicahyawaty mengungkapkan, untuk mendekatkan pelayanan kepada publik, khususnya untuk menjangkau masyarakat yang lokasinya relatif jauh dari kantor Samsat Wajo, telah dilakukan inovasi dengan membuka pos pelayanan di dua kecamatan. Masing-masing Kecamatan Maniangpajo dan Belawa. (*/rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top