Kriminal

ACC Desak Usut Penjualan Aset Fasum

MAKASSAR, BKM — Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi meminta agar kejaksaan segera mengusut penjualan aset lahan yang merupaskan fasilitas umum (farum) dan fasilitas sosial (fasos) milik Pemkot Makassar. Salah satunya yang terletak di depan Makassar Town Square (M’TOS) Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalanrea.
Sata ini aset lahan yang diduga telah diperjualbelikan tersebut bukan lagi milik aset Pemkot Makassar. Lantaran status kepemilikan tanahnya telah beralih status menjadi hak milik. Bahkan lahan tersebut rencananya akan dibangun 12 petak ruko untuk tujuan komersial.
“Kita minta kejaksaan untuk segera turun tangan mengusut kasus penjualan aset tersebut. Kami menduga ada oknum mafia tanah yang bermain di balik penjualan aset tersebut,” ujar Wakil Direktur ACC Sulawesi Kadir Wokanubun, Jumat (8/9).
Lahan milik negara diperkirakan seluas 1 hektar lebih itu, kata Kadir, telah diklaim sebagai lahan pribadi milik pengemban properti. Bahkan, ruang terbuka hijau (RTH) dijadikan ruko di lokasi itu dikuatkan dengan adanya persetujuan dari lurah dan camat Tamalanrea.
“Kedua pejabat ini diduga kuat telah menandatangani rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB) di atas lokasi fasum dan fasos Pemkot Makassar. Kalau aset lahan negara terus diperjualbelikan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, tentu saja lahan yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat akan habis. Apalagi yang mau dibangun di situ kompleks ruko, hanya untuk tujuan bisnis dan tidak ada manfaatnya bagi masyarakat,” cetus Kadir.
Ia berharap, kejaksaan tidak menutup mata dan mendiamkan kasus ini. Apalagi ini untuk kepentingan masyarakat. Kejaksaan juga, kata Kadir, harus segera mengusut tuntas siapa saja oknum mafia yang bermain di balik penjualan lahan fasum dan fasos tersebut.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar Alham yang dihubungi terpisah, sangat mengapresiasi informasi ini. Ia bahkan kaget mengetahui ada aset fasum dan fasos milik Pemkot Makassar yang telah diperjualbelikan.
“Kalau aset milik Pemkot Makassar itu jelas tidak bisa diperjualbelikan. Apalagi tanpa sepengetahuan wali kota. Tentu itu melanggar hukum,” jelas Alham.
Dia berjanji akan mencoba menelusuri serta melakukan pengecekan secara langsung apakah informasi itu benar atau tidak. “Apalagi saat ini tengah mengusut 454 aset fasum dan fasos milik pemkot yang diduga telah beralih fungsi serta kepemilikannya,” terangnya. (mat/rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top