Metro

PK-5 eks Dishub Pasrah di Relokasi

MAKASSAR, BKM–Rencana Pemerintah provinsi Sulsel untuk menertibkan sejumlah pedagang kaki lima yang beraktivitas di lahan eks Dinas Perhubungan Sulsel ditanggapi serius oleh pedagang.
Menurutnya, ia pasrah jika ditertibkan di lahan seluas 1,4 hektar, apalagi sudah dalam tahap negosiasi antara Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar dengan sejumlah pedagang.
“Kemarin sudah ada pertemuan dengan pemerintah. Kami awalnya diberi waktu 30 hari untuk membongkar sendiri lapak tempat kami jualan, tapi kami meminta sekitar 90 hari, dan hal itu disanggupi oleh pemerintah,” ucap Darwis salah seorang pedagang yang ditemui BKM, Jumat (11/8).
Pria yang sudah 20 tahun berjualan di lokasi itumenambahkan, sebagai pedagang dirinya siap untuk ditertibkan, karena mengingat bahwa lokasi tempat ia berjualan memang bukan miliknya. Ia hanya membayar sejumlah uang kepada salah satu ahli waris untuk menempati lokasi ini untuk berjualan.
Saat ditanyakan apakah ada upaya perlawanan, pria asal Kabupaten Pinrang itu kembali menegaskan bahwa secara pribadi ia tidak akan melakukan perlawanan. “Kami hanya meminta waktu untuk mencari lokasi baru nantinya setelah kami di tertibkan,” jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja Pemprov Sulsel, berencana menertibkan sejumlah aset milik Pemprov Sulsel diantaranya eks Kantor Dinas Perhubungan Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo.
Hal tersebut diketahui setelah Satpol PP melalui Kepala Bidang Perundang undangan Daerah, Abd Kahar Kudus menggelar rapat terkait rencana penertiban aset berdasarkan putusan Pengadilan Mahkamah Agung RI nomor 1700K/Pdt/2014, tanggal 13 Agustus 2015.
Menurut Kahar, lahan yg selama ini dikuasai oleh ahli waris Baco Bin Jumaleng adalah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Sementara itu, pertemuan turut dihadiri Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban, yang mewakili Kodim 1408/BS, Danramil 10, Korwas PPNS Polda Sulsel, Babinsa, pihak Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kota Makassar, Kabag Peraturan perundang-undangan Biro Hukum dan HAM, Kabag Pengamanan Aset, inspektor provinsi, perwakilan pemilik lapak dan para ahli waris serta pengacara ahli waris Ishak Zulkarnain.
Dari rapat itu menghasilkan keputusan bahwa para pemilik lapak dan kios akan membongkar sendiri lapak yang dimilikinya dalam waktu 90 hari, dan bila dalam kurun waktu yang telah ditetapkan tidak diindahkan maka pihak pemerintah provinsi akan melakukan tindakan penertiban. Bahkan segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari penertiban di luar tanggung jawab pemerintah.(ppl2-ppl3)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top