Headline

Saling Klaim Lahan Antara Pemprov-Pemkot

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar disebut telah menyerobot tanah atau atau lahan milik Pemprov Sulsel yang berlokasi di Jalan Wijaya Kusuma, Bantabantaeng. Bahkan, lahan tersebut saat ini digunakan oleh salah seorang anggota DPRD Makassar Zaenal Beta.
Menyikapi persoalan itu, Pemerintah Provinsi Sulsel menggelar rapat, Jumat (4/8), dipimpin oleh Asisten Bidang Administrasi Ruslan Abu. Rapat itu juga melibatkan Pemkot Makassar dan developer PT Makmur Ujung Jaya Hendrik.
Menurut Kepala Bagian (Kabag) Pengamanan dan Pemeliharaan Aset, Biro Aset Sulsel Muh Natsir Asikin, pelaksanaan rapat tersebut berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Sulsel dr Rachmat Latief yang melaporkan jika aset pemprov berupa lahan di Kompleks Kesehatan Banta-bataeng, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini diserobot oleh Pemkot Makassar. Lokasi tersebut saat ini berada di dalam penguasaan anggota DPRD.
Di atas lahan yang merupakan peninggalan Departemen Kesehatan Sulsel itu dibangun Sekretariat Panitia Hari Besar Islam (PHBI). Sementara lahan yang selama ini peruntukannya sebagai areal parkir, setengahnya sudah dipasangi paving block. Sementara setengahnya, berdasarkan informasi yang diperoleh, akan dibuat kebun cabe.
Parahnya lagi, pagar yang dibangun Dinas Kesehatan Sulsel yang mengelilingi lahan tersebut juga sudah dibongkar dan diganti pagar baru. Tanah tersebut juga sudah dipasangi papan bicara yang menyatakan milik Pemkot Makassar.
Menurut Muh Natsir, awalnya lahan itu milik Departemen Kesehatan dengan luasan 9 hektare. Oleh instansi itu, lahan dijual. Namun sebelum dijual, pemprov bermohon ke Departemen Kesehatan agar lahan parkir dan lapangan tenis tidak ikut dijual, karena akan digunakan untuk pegawai sebagai tempat berolahraga. Usulan itupun diterima.
Lahan milik Departemen Kesehatan diluar lapangan parkir dan lapangan tenis pun terjual. Kemudian dibanguni property oleh PT Makmur Ujung Jaya.
“Ada bukti otentik jika lahan tersebut milik Pemprov Sulsel. Selain itu, kami juga masih punya saksi hidup, yakni mantan Kepala Departemen Kesehatan Bapak Mustafa Jide yang tahu persis persoalan ini,” ungkap Muh Natsir.
Dari hasil rapat disepakati Pemprov Sulsel akan bersurat ke Pemkot Makassar terkait status kepemilikan lahan tersebut. “Pemprov juga akan menyampaikan ke Zaenal Beta jika lahan tersebut bukan milik Pemkot Makassar,” jelasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Rachmat Latief melalui suratnya secara tegas meminta agar pembangunan yang dilakukan di lahan milik Pemprov Sulsel tersebut dihentikan. Sementara bangunan yang sudah berdiri harus dirobohkan, begitu juga pagar yang dibangun. Sedang papan bicara yang menjelaskan jika lahan tersebut milik Pemkot Makassar, harus dicabut.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar Manai Sophian tidak menerima tudingan dari Pemerintah Provinsi Sulsel yang menyebut kalau Pemerintah Kota Makassar melakukan penyerobotan lahan di kompleks Kesehatan Banta-banateng.
Menurut Manai, bahasa penyerobotan tidak pantas diberikan kepada pemerintah kota. Apalagi lahan yang berada di dalam kompleks Kesehatan Banta-bantaeng itu sudah jelas sebagian merupakan lahan milik Pemkot Makassar.
“Sudah jelas kalau Pemkot Makassar punya lahan di kompleks Kesehatan Banta-bantaeng itu. Kita kan sudah minta kalau setiap pembangunan, khususnya perumahan ataupun kompleks harus ada fasum fasos, dan itu diberikan kepada pemerintah kota. Kenapa ada lagi penyerobotan,” cetusnya.
Hanya saja, Manai belum siap memberikan bukti-bukti jika lahan yang ada dalam kompleks tersebut sebagian dan benar-benar milik Pemkot Makassar.
“Yang harus mereka pahami, kita itu sudah lama minta kalau setiap pembangunan di Makassar harus ada fasum fasos dan diserahkan ke pemerintah kota. Jadi kami yang punya itu lahan di sana. Kenapa pakai kata diserobot,” tegasnya. (rhm-arf/rus)


Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top