Berita Kota Makassar | SYL Beri Waktu Seminggu ke OPD
Metro

SYL Beri Waktu Seminggu ke OPD

MAKASSAR, BKM — Hingga akhir semester satu, realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 masih minim.

Laporan terkait penggunaan anggaran, terutama belanja langsung di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) masih jauh dari target. Bahkan beberapa program dan proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) belum ditender.
Tentu saja, Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo dibuat gusar. Diapun memberikan tenggat waktu selama seminggu kepada setiap OPD untuk memaksimalkan pelaksanaan anggaran, serta memberikan laporan terkait kendala yang dialami dalam pelaksanaan anggaran.
” Penyerapan anggaran belum maksimal, oleh karena itu semua kendala yang ada akan dibicarakan. Minggu depan, saya akan tunggu selama tiga hari apa yang menjadi kendala utama. Kalau memang tidak bisa diselesaikan di tingkat dinas diserahkan ke sekprov,” katanya.
Syahrul berharap, semua OPD bisa melakukan upaya dan langkah melaksanakan APBD, mulai dari perencanaan dan implementasi bisa sesuai agenda tahapan yang ada.
Mantan bupati Gowa ini juga menjelaskan beberapa kendala yang dialami pihaknya dalam memaksimalkan penyerapan anggaran. Selain karena kesibukan di internal pemprov, juga karena masih adanya tarik ulur antara pusat dan daerah.
” Hanya memang di DAK itu ada tarik-menarik kepentingan antara pusat dan kita. Jadi nanti ada kepastian pusat, baru bisa kita laksanakan. Karena itu ada beberapa yang proses tendernya belum dilakukan. Itu yang menjadi kendala, tidak sepenuhnya persoalan itu ada pada kita,” jelasnya.
Selain harus memaksimalkan kinerja penyerapan anggaran, saat ini OPD juga harus mulai menyusun APBD perubahan 2017 dan RAPBD pokok 2018. Di mana penyusunan dan penetapannya sudah mulai berjalan bulan Agustus.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman, menambahkan, untuk belanja langsung yang ada di 59 OPD. Sampai pertengahan Juli persentase realisasinya baru mencapai 18,13 persen.
Dari total anggaran belanja langsung Rp2,558 triliun yang sudah terealisasi sekitar Rp383,89 miliar. Data yang diperoleh dari Sistem Informasi Realisasi Penyerapan Anggaran Tahunan (siritta.com) hanya 4 OPD yang serapan anggaran belanja langsungnya diatas 50 persen.
OPD itu adalah RSKD Ibu dan Anak Pertiwi (73 persen), Badan Pengembangan SDM (66 persen), Bappeda (66 persen) dan Badan Kepegawaian Daerah (61 persen). Sisanya masih dibawah 50 persen, bahkan 16 OPD diantaranya berada dibawah 10 persen.
“Kalau mengenai kendalanya silahkan tanya masing-masing OPD. Yang jelas alur kasnya atau targetnya harus mencapai 50 persen sampai semester pertama,” tutup Jufri, kepada wartawan Senin (17/7).
Sementara OPD dengan penyerapan DAK atau belanja langsung masih sangat minim, dua diantaranya adalah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Biro Pengelolaan Aset.
Diminta tanggapi sekaitan penyerapan anggaran yang rendah, Kepala Biro Pengelolaan Aset Daerah, Mujiono menjelaskan, sebenarnya secara umum, penyerapan anggaran di OPD yang dipimpinnya cukup normal.
Namun, karena ada anggaran sebesar Rp20 miliar yang melekat di Biro Pengelolaan Aset Daerah untuk pembebasan lahan yang belum terserap, mempengaruhi persentase progres kegiatan di instansinya.
Anggaran sebesar Rp20 miliar itu untuk pembebasan lahan di belakang kantor gubernur yang diperuntukkan bagi pembangunan rusunawa dan gabungan dinas. Namun hingga saat ini, belum sepersen pun yang digunakan untuk pembebasan lahan.
“Inilah yang akan kami konsultasikan ke Bapak Gubernur,” ungkapnya.
Dia menambahkan per akhir Juni 2017, anggaran yang terserap di Biro Pengelolaan Aset Daerah sebesar Rp3,818 miliar atau sekitar 9 persen. (rhm)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top