Berita Kota Makassar | Aliansi Umat Islam Tolak Perppu Ormas
Metro

Aliansi Umat Islam Tolak Perppu Ormas

MAKASSAR, BKM– Terbitnya Perppu (Peraturan Pengganti Undang-undang) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (ormas), mendapat penolakan dari beberapa pihak. Di Kota Makassar, massa Aliansi Umat Islam Bersatu Sulsel berunjuk rasa menolak Perppu tersebut.
Aksi demo berlangsung di depan Monumen Mandala, setelah massa Aliansi Umat Islam Bersatu melakukan long march (perjalanan jarak jauh) dari Masjid Al-Markaz ke Monumen Mandala, di Jalan Jendral Sudirman, Minggu, (16/7).
Aksi yang dikoordinatori, Mustari Ago dari Aliansi Umat Islam Bersatu Sulsel mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
Dari pantauan BKM di depan Monumen Mandala, beberapa unit water canon terparkir dengan rapi di tepi Jalan Jendral Sudirman.
Sampai pukul 10:00, para peserta aksi bertahan di sekitar Masjid Al-Markaz. Dengan menggunakan mobil pic up, dan membawa atribut berupa pamflet hingga spanduk yang bertuliskan ‘Tolak Perppu Ormas Gugat Rezim Diktator Anti Islam’ satu per satu orator tampil menyampaikan orasinya menolak perppu ormas tersebut.
” Lahirnya sebuah perppu terjadi karena adanya kepentingan dalam negara. Saya tidak tahu dari mana datangnya ormas yang menjadikan negara menjadi denting, lalu presiden membuatkan sebuah perppu,” sebut Mustari Ago.
Menurutnya, undang-undang tentang keormasan saat ini masih ada. Sehingga, kehadiran perppu tersebut dinilai hanya untuk meniadakan atau menghilangkan undang-undang yang sudah ada.
” Ormas tentang dalam undang-undang nomor 17 tahun 2013 itu masih ada, namun kenapa masih diterbitkan perppu. Berarti kehadiran perppu hanya untuk meniadakan dan menghancurkan undang-undang yang sudah ada,” katanya.
Dia menambahkan, massa menolak perppu ormas akan terus turun melakukan aksi hingga perppu ormas dicabut.
Adapun tuntutan dalam aksi yaitu memperhatikan isi Perppu Ormas nomor 2 tahun 2017 yang sangat membahayakan kehidupan beragama, dan membahayakan dalam berserikat.
” Kami Aliansi Umat Islam Bersatu menolak keras lahirnya perppu, karena tidak memiliki landasan kuat yang bisa diterima sebagai keadaan yang memaksa atau darurat. Dan perppu yang ditujukan diantara pasal-pasalnya memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah untuk menilai dan menindak ormas yang bertentangan dengan Pancasila tanpa melalui proses pengadilan. Sehingga akan melahirkan sikap otoriter dalam memperlakukan siapa saja yang tidak sejalan dengan rezim yang ada,” tegasnya. (arf)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top