Headline

OJK-Pasar Modal Siapkan Rp3 Triliun

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulsel terus menggenjot pembangunan infrastruktur. Namun sayang, untuk mewujudkan rencana-rencana yang sudah diprogramkan, pemerintah selalu terkendala anggaran.
Banyak peluang yang sebenarnya bisa dimanfaatkan pemprov untuk pembiayaan. Namun tentu saja harus selektif dan tidak membebani keuangan daerah.
Mereka yang berminat dan ingin membiayai infrastruktur di Sulsel adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pasar Modal. Ditawarkan obligasi atau surat utang saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulsel Syahrul, Yasin Limpo di ruang kerja gubernur, Kamis (7/6). Tidak tanggung-tanggung, penawaran obligasi untuk Pemprov Sulsel hingga Rp3 triliun.
Kepala OJK Regional VI Sulampau, Bambang Kiswono mengatakan, penawaran yang diberikan untuk menindaklanjuti permintaan gubernur agar obligasi daerah bisa diterbitkan di Sulsel.
”Peluang Sulsel sangat besar. Karena selain laporan keuangannya mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut, basis investor Sulsel juga sangat kuat,” ujarnya.
Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2B Pusat, Djustini Septiana juga menekankan pentingnya obligasi daerah untuk Sulsel.
“Obligasi daerah dapat digunakan untuk membiayai program-program. Apalagi, Sulsel menetapkan tahun ini sebagai tahun infrastruktur,” kata Djustini.
Ia juga menyebutkan, dana yang disiapkan lebih besar dibandingkan perbankan. Selain itu, jangka waktu pengembalian tenor lebih panjang hingga 30 tahun.
Menyikapi hal itu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, penawaran obligasi tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan negara dan publik terhadap Sulsel sangat tinggi. Pasalnya, beberapa daerah berusaha mendapat tawaran tersebut, namun sampai hari ini belum direspon.
“Kalau kita di Sulsel, tim OJK bersama tim lainnya justru menawarkan kita obligasi. Jadi kalau ada orang yang tawarkan obligasi, itu tandanya kepercayaan negara dan publik sangat tinggi,” kata Syahrul.
Sebenarnya, kemampuan untuk mempercepat pembangunan bisa dilakukan dengan memanfaatkan obligasi. Pembangunan infrastruktur yang seharusnya baru bisa dinikmati tujuh tahun ke depan, bisa digenjot sekarang.
Namun, untuk menerima tawaran tersebut, butuh proses dan pertimbangan yang cukup ketat. Apalagi saat ini, dirinya sudah memasuki tahun terakhir memimpin Sulsel. Pihaknya juga tentu harus meminta persetujuan dari DPRD Sulsel. Bahkan hearing publik atau rapat dengar pendapat juga mesti digelar.
“Jadi, kalau toh ada obligasi, itu berdasarkan hasil kajian bersama, ” ungkapnya.
Gubernur dua periode yang biasa disapa Komandan ini melanjutkan, jika memang obligasi bisa bergulir di Sulsel, ada beberapa proyek prioritas yang akan dikerjakan.
Salah satunya adalah menghadirkan rumah sakit yang representatif. Selain itu, rencana pembangunan jalan tol melayang (fly over) di kawasan Panakkukang bisa diwujudkan.
“Bayangkan, sekarang itu, ada 65 ribu hingga 80 ribu mobil yang lalu lalang di kawasan Panakkukang setiap harinya,” sebut Syahrul.
Proyek infrastruktur lain yang bisa digenjot menggunakan dana obligasi adalah percepatan pembangunan sarana transportasi kereta api, serta menghadirkan monorel di Kota Makassar.
“Kalau mau signifikan, monorel kita butuh. Tapi pembangunan monorel sepanjang satu kilometer butuh anggaran hingga Rp20 miliar, ” pungkasnya. (rhm/rus)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top