Headline

Mafia Perbankan Diindikasikan Bermain

MAKASSAR, BKM — Dugaan rekayasa dalam penyaluran kredit sebesar Rp25,3 miliar dari Bank Negara Indonesia (BNI) Wilayah Makassar, terus menggelinding. Mafia perbankan pun diindikasikan bermain dalam kasus ini.
Wakil Direktur Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi, Kadir Wokanubun menilai, rekayasa dalam pemberian kredit hingga berujung pada kredit macet dan menimbulkan kerugian negara, merupakan kejahatan yang terorganisir.
”Praktik semacam itu biasa dilakukan oleh para mafia perbankan. Rekayasannya berlangsung secara terpola,” ujarnya, kemarin.
Karenanya, dia mendukung sepenuhnya jika kemudian Lembaga Investigasi dan Monitoring (Limit) melaporkan temuannya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel untuk ditindaklanjuti.
Menurut Kadir, kejahatan mafia perbankan seperti ini bukan kali ini saja terjadi di Sulsel. Sudah ada beberapa contoh kasus yang telah berproses hukum. Bahkan rata-rata pelakunya dinyatakan terbukti bersalah dan diganjar hukuman penjara.
”Faktanya sangat jelas. Bukan hanya mereka yang meminjam (kreditur) terlibat. Tapi juga oknum karyawan hingga pejabat bank biasanya ikut terlibat. Tidak mungkin pinjaman kredit begitu mudahnya dikucurkan, tanpa ada keterlibatan orang dalam. Ini yang harus diusut oleh kejati,” tandas Kadir.
Apalagi, tambahnya, kreditur penerima dana tidak memenuhi syarat. Termasuk tidak dilakukannya verifikasi terlebih dahulu terhadap pemohon kredit.
”Sangat disayangkan bila pihak kejaksaan tidak membongkar praktik kejahatan perbankan seperti ini. Apalagi jika sampai menimbulkan kerugian negara,” terang Kadir.
Ketua Umum Limit Sulsel, Mamat Sanrego yang kembali dihubungi, kemarin berjanji dalam waktu dekat akan melaporkan temuannya ini ke Kejati Sulsel. ”Secepatnya kita akan laporkan ke kejati untuk segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Salah satu fokus perhatian Limit dalam kasus ini adalah akta perusahaan bernomor AHU-50585.AH.01.02.2008 yang diduga direkayasa oleh pihak PT Bakti Persada Agro Bisnis selaku peminjam. Perusahaan ini tidak pernah tercatat dalam database Kementerian Hukum dan HAM. Padahal, akta tersebutlah yang menjadi dasar sehingga pihak BNI mengucurkan kredit dalam jumlah besar.
BKM mencoba mencari tahu nomor akta perusahaan tersebut ke Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sulsel. Hanya saja, bagian pendaftaran di kantor ini belum bisa memberikan kepastian.
Kakanwil Kemenkum HAM Sulsel, Sahabuddin Kilkoda menjelaskan, setiap perusahaan yang diterbitkan badan hukumnya, dipastikan kelengkapan berkasnya telah memenuhi syarat.
“Bagaimana prosedur dapat nomor akta? Kan harus memenuhi dulu semua persyaratan. Perusahaan bisa didaftarkan kalau terlampir akta notaris, kartu keluarga, kelengkapan administrasi pengurus seperti KTP,” ungkap Sahabuddin di ruang kerjanya, Senin (5/6).
Kepala Kantor Wilayah Bank BNI Makassar, Edy Awaludin menegaskan, mengklaim sudah tidak ada masalah dalam penyaluran kredit senilai Rp25,3 miliar tersebut. Menurutnya, kredit tersebut telah diselesaikan pembayarannya alias lunas.
”Kalau dilihat, kredit itu sudah lunas. Tahun 2007 diberikan dan sudah lunas tahun 2012. Mestinya tidak ada masalah menurut saya. Kecuali kalau kreditnya tidak lunas,” kata Edy, kemarin.
Dia juga menegaskan tidak ada kredit fiktif. ”Tolong diluruskan. Tidak ada itu kredit fiktif. Ini juga harus ditanyakan langsung ke perusahaan bersangkutan,” imbuhnya.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin mengatakan pihaknya belum bisa mengambil sikap terkait informasi tersebut. “Kita belum bisa bertindak kalau tidak ada petunjuk dari pimpinan. Laporannya juga belum kita terima,” kilahnya. (mat-jun-rhm/rus)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top