Politik

Biaya Survei Jadi Beban Balon Wali Kota

BKM/CHAIRIL KEMBALIKAN--Wali Kota Makassar petahana Mohammad Ramdhan Pomanto mengembalikan fomulir sebagai bakal calon Wali Kota yang diterima ketua tim Desk Pilkada, Raisul Jaiz dikantor DPC PDIP Makassar perintis Kamis (1/6). Pengembalian formulir disaksikan Ketua DPC PDIP Bahar Mahmud dan pengurus lainnya.

MAKASSAR, BKM–Biaya survei akan menjadi beban para bakal calon (Balon) Wali Kota Makassar jika partai politik menjadikan syarat untuk menentukan usungan di Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Juni 2018 nanti.
Beban yang dimaksud manakala setiap Balon Wali Kota harus mengeluarkan isi dompet disetiap partai yang memproses berkasnya. “Ini menjadi beban berat jika parpol membebani kami dengan biaya survei,”ujar Balon Wali Kota yang minta namanya ditulis.
Soal adanya parpol yang membebani Balon Wali Kota biaya survei mendapat tanggapan dari Politisi PKS Sulsel Ariady Arsal.
Menurut Ariady, partainya tidak memungut biaya survei. “Tidak ada biaya survei untuk kandidat.Yang kami minta ke balon agar menyerahkan hasil survei yang telah dilakukan oleh lembaga yang mereka tunjuk,”ujar Adiady, Kamis (1/6). Bendahara DPW PKS Sulsel ini mengkau akan membandingkan data yang dimiliki PKS sekaligus menguji kredibilitas kandidat. “Kalo ada data survei dirubah yang diserahkan ke kami, Insya Allah akan ketahuan mengingat survei dengan metode yang benar hasilnya tidak akan berbeda jauh,”ujar mantan Ketua MPW PKS Sulsel ini.
Pengamat politik Dr Hidayat Nahwi Rasul melontarkan sindirannya kepada parpol yang membebani biaya survei kepada bakal calon yang mengembalikan formulir. “Survei seharunya biaya pribadi setiap calon dong,”ucap Hidayat.
Dosen politik Unibos Dr Arief Wicaksono berbendapat sama. “Kalau itu saya kira terbalik, idealnya semua survei politik, mulai dari instrumen hingga operasional, ditanggung oleh parpol. Parpol tidak boleh membebani figur yang mendaftarkan dirinya ke parpol tertentu. Justru karena potensi parpol besar untuk pendanaan, makanya parpol harusnya membiayai figur,”ucap Arief.
Hal sama dilontrakan dosen politik dari UIN Alauddin Dr Firdaus Muhammad yang mengemukakan bila sebaiknya setiap parpol mandiri, sehingga lebih independen, “Kalaupun harus dibiayai setidaknya tidak didikte,”ujar Firdaus. (ita/rif)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top