Headline

BPK: WTP Pemprov Bersih, tak Ada Suap

MAKASSAR, BKM — Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Pemerintah Provinsi Sulsel. Prestasi itu mengukuhkan Sulsel sebagai provinsi yang meraih opini WTP tujuh kali berturut-turut.
Hasil LHP BPK diserahkan langsung anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis dalam Rapat Paripurna di DPRD Sulsel, Senin (29/5). Menurut Harry, Sulsel telah melakukan pengelolaan keuangan negara secara berkualitas dan bermanfaat.
Dia menegaskan, kendati ada insiden yang terjadi di tubuh BPK, dimana KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) karena persoalan pemberian opini WTP, tapi Sulsel bersih. Tidak ada proses suap.
“Kita patut apresiasi kinerja pemprov terhadap laporan keuangannya. Dari proses penyerahan ke BPK hingga diserahkan kembali, sesuai tahap semestinya, bersih. Tidak ada proses suap,” tegasnya.
Dia menerangkan, dari hasil pemeriksaan LKPD Pemprov Sulsel tahun 2015, ada 1.268 rekomendasi yang diberikan BPK. Rekomendasi itu senilai Rp130,86 miliar. Sejauh ini, sudah sekitar 794 rekomendasi atau senilai Rp56,06 miliar atau 62,62 persen dari seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti. Sisanya, harus ditindaklanjuti dan diselesaikan secepat mungkin.
Beberapa catatan penting harus ditindaklanjuti Pemprov Sulsel. Diantaranya pengelolaan aset yang tidak sesuai peruntukan. Penggunaan aset yang tidak jelas sewanya oleh pihak ketiga. Laporan administrasi program kesehatan dan pendidikan gratis.
Ada juga yang harus ditingkatkan ke depan, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulsel yang masih berada di bawah nasional yakni 70,18. Begitu juga dengan giniratio Sulsel yang masih cukup tinggi, yakni berada di poin 0,397.
Azhar mengatakan, semua rekomendasi itu harus diperbaiki paling lambat hingga 60 hari ke depan. Kalau tidak diselesaikan hingga batas waktu tersebut, maka Pemprov Sulsel dianggap tidak serius. Selanjutnya aparat penegak hukum dipersilakan untuk menindaklanjutinya.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menegaskan bahwa capaian WTP ini merupakan kerja sama dari semua pihak di Sulsel.
“Penilaian ini bukan kerja gubernur semata. Tapi hasil kerja semua pihak. Termasuk wakil gubernur dan DPRD Sulsel. WTP 7 kali karena tim work dan ini yang pertama kali di Indonesia,” ujar Syahrul Yasin Limpo.
Dia berharap pemberian WTP ini akan menjadi WTP Paripurna, dimana semua rekomendasi yang ada dapat dijalankan.
“Lebih sulit mempertahankan. Mohon pengawalan DPRD sebelum 60 hari kita dapat menyelesaikan semua,” tambah Syahrul.
Dia melanjutkan, kerja sama dan pemberian penghargaan ini merupakan prestasi Sulsel ke-217. ”Sulsel semakin mengarah ke 3M+1B. Tiga kali lebih maju, mandiri dan modern dalam kebersamaan,” pungkas Syahrul.
Ketua DPRD Sulsel, HM Roem menilai WTP yang diraih Pemprov Sulsel untuk yang ke tujuh kalinya merupakan motivasi bagi semua pihak untuk bekerja lebih baik dan teliti. Soal adanya catatan dari BPK terkait ratusan temuan yang harus ditindaklanjuti, menurut Roem, menjadi perhatian Gubenrur Suslel Syahrul Yasin Limpo bersama jajarannya.
“Memang perlu diketahui temuan apa saja yang harus ditindaklanjuti dan sedang ditindaklanjuti,” ujar politisi Partai Golkar ini.
Sementara Ketua Fraksi Partai Nasdem, Muslim Salam mengemukakan bila WTP bukan berarti tak ada temuan atau kesalahan. Menurutnya, WTP itu seperti model survei. Hanya menggunakan data sampel.
“Jadi tidak seluruhnya baik dan tak ada kesalahan, sebab datanya menggunakan sampel saja dengan sistem acak,” jelas Muslim Salam. (rhm/rus)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top