Sulselbar

Sekprov Serahkan Ranperda Pembentukan Perda

MAMUJU, BKM — Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Ismail Zainuddin, telah menyerahkan Ranperda tentang pembentukan Perda Provinsi Sulbar kepada Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara. Penyerahan dilakukan dalam sidang paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (24/5).
Ismail Zainuddin pada kesempatan tersebut menyatakan, ketentuan pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Perda ini merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan.
Yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Pedoman pembentukan Perda di Sulawesi Barat telah diatur melalui UU Nomor 3 tahun 2010. Maka dalam penjelasannya itu telah ada dituangkan pada aturan UU tentang proses pengusulan Perda yang akan dilakukan di provinsi. Termasuk yang telah dilakukan di Provinsi Sulbar.
Menurutnya, Perda ini merupakan hak inisiatif DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Bahkan, pada tahun 2016, kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda di seluruh provinsi serta kabupaten/kota, maka Presiden telah melaunching pembatalan sebanyak 3.143 Perda dan Perkada. Salah satu di antaranya adalah pembatalan Perda Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 tahun 2010 tentang pembentukan Perda melalui keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9908 Tahun 2016.
Dalam Diktum Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, dijelaskan, pembatalan Perda Nomor 3 Tahun 2010 kerena bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga Provinsi Sulbar harus menyesuaikan materi muatan Perda.
Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut baru diterima Pemprov Sulbar pada 9 Januari 2017 dan langsung ditindaklanjuti dengan penghentian pelaksanaan Perda. Sedangkan pencabutan dan/atau perubahan Perda telah dimuat dalam program pembentukan Perda tahun 2017 yang ditetapkan DPRD Provinsi Sulbar pada Desember 2016.
”Program pembentukan Perda tahun 2017 sangat tepat apabila menjadi prioritas dalam pembahasan di DPRD. Untuk itu, kiranya proses pembahasan dan penetapannya dapat sesuai dangan jadual yang telah disepakati bersama,” harap Ismail
Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Andi Mappangara, saat membuka rapat paripurna menyampaikan, untuk menindaklanjuti hal tersebut, diawali dengan prapembahasan dengan dilaksanakannya rapat pimpinan DPRD dan rapat Badan Pembuatan Perda DPRD, dengan tujuan untuk meneliti dan mengkaji kelayakan Ranperda tersebut sudah memenuhi syarat untuk dibahas di DPRD. Kemudian dilanjutkan rapat musyawarah DPRD untuk menyusun dan menetapkan jadual pembahasan.
Ranperda tentang pembentukan Perda tersebut, akan menjadi bahan masukan bagi Fraksi-fraksi dalam menyusun dan menyampikan pemandangan umum fraksi pada rapat paripurna DPRD dan kepada Pansus DPRD untuk segera memilih pimpinan Pansus dan menyusun rencana kerja. Sehingga proses pembahasan dapat berjalan lancar dan sesuai jadual yang ditetapkan.
Usai rapat paripurna Ranperda tentang pembentukan Perda, dilanjutkan rapat paripurna DPRD dalam rangka penutupan masa persidangan kedua dan pembukaan masa persidangan ketiga tahun 2017. Rapat paripurna tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya, pimpinan OPD, pejabat eselon III dan IV lingkup Pemprov Sulbar. (ala/mir/c)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top