Berita Kota Makassar | Reklame Ilegal Rusak Estetika Kota
Metro

Reklame Ilegal Rusak Estetika Kota

MAKASSAR– Menjamurnya pemasangan papan reklame, spanduk hingga baliho di sejumlah ruas jalan di kota Makassar dianggap telah merusak nilai estetika kota, akibat lemahnya penerapan aturan penataan reklame di daerah ini.

Padahal, Pemkot Makassar sejauh ini telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengaturan Pemasangan Reklame dan Atribut Partai Politik dalam Kota yang juga memuat larangan pemasangan papan reklame di tujuh ruas jalan utama seperti Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Penghibur, Jalan Haji Bau dan beberapa ruas jalan utama lainnya.
Melihat kondisi itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mengaku kecewa. Bahkan dewan masih mendapati sejumlah baliho dan reklame yang memenuhi ruas jalan tanpa ada stempel dan tandatangan pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapendda) Pemerintah Kota Makassar.
Ketua Komisi B DPRD Makassar, H Yunus menegaskan, reklame yang dipasang oleh masyarakat dalam rangka mempromosikan produknya tidak boleh asal patok atau mengikat di pinggir jalan seperti yang banyak ditemui disepanjang jalan AP Petta Rani, Urip Sumihardjo, Perintis Kemerdekaan dan lainnya.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Bapendda, katanya ia sedang fokus reklame. Ini menjadi keharusan mereka untuk segera mengatur keberadaan reklame, baliho dan sejenisnya. Termasuk semuanya harus terregistrasi pada Bapenda Makassar sebagai bukti adanya pembayaran retribusi,” ungkapnya saat dihubungi BKM, Kamis (11/5).
Lanjut Legislator Fraksi Hanura itu, pemasangan iklan reklame di Makassar yang kian menjamur, ternyata masih tidak mampu mendongkrat sektor pendapatan asli daerah (PAD), sebab hingga saat ini pendapatan dari pajak masih tidak sesuai dengan target.
Selain itu, ia juga mempertanyakan ketegasan Bependda yang memberikan kebebasan pengusaha hingga berbulan-bulan lamanya memasang iklannya. Padahal menurut dia, pajak reklame, baliho, dan billboard merupakan sumber
pendapatan besar.
Namun sejauh ini pajak reklame masih minim, hal berbanding terbalik dengan kondisi reklame yang hampir terlihat di setiap sudut kota hingga lorong yang terpasang dengan bebas. “Saya katakan e Bapendda bahwa potensi kongkalikong terbuka, makanya kami terus minta agar ditertibkan,” paparnya.
Lanjut dia, untuk mencapai target PAD sekitar Rp35 miliar pada tahun ini, Bapendda harus tegas dalam menertibkan reklame, baliho ilegal yang tidak mendatangkan keuntungan apa-apa. Termasuk meminta Bapendda untuk terus mensosialisasikan prosedur pemasangan baliho dan reklame seperti membayar pajak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3/2010 tentang pajak daerah.
Hal senada dikatakan, anggota Komisi B DPRD Makassar, Syamsuddin Kadir. Ia menegaskan, hingga triwulan pertama pajak reklame yang dilaporkan Bependda ke DPRD Makassar baru mencapai kurang lebih Rp10 miliar lebih. Jumlah itu masih jauh dari target. “Seharusnya jika target Rp35 miliar maka pada triwulan kedua nanti sudah terealisasi Rp17 miliar lebih,” ucapnya.
Legislator Fraksi Golkar itu bahkan meminta, Bapendda jangan tebang pilih dalam menertibkan reklame jika memang tidak membayar pajak, termasuk penempatannya tidak sesuai yang ditentukan. Tidak hanya itu, ia juga berharap agar Baliho yang sudah lewat masa kontraknya lewat agar ikut ditertibkan,” ujarnya.
Menyikapi permintaan dewan tersebut, Kepala Bidang Pajak Reklame Bapendda Makassar, Aminullah mengatakan, pihaknya tetap rutin melaksanakan penertiban reklame dan baliho yang terpasang tanpa sepengetahuan Bependda. “Kita setiap hari melakukan penertiban di Jalan Petarani dan Alauddin. Termasuk melakukan pengawasan dan kontrol di Jalan Urip Sumohardjo dan Perintis Kemerdekaan. Kita juga berharap agar masyarakat pro aktif melaporkan jika terdapat pemasangan baliho tanpa ada stempel dari Bependda,” ujarnya.(ita)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top