Sulselbar

Dewan Kaget Soal Kasus Alfamart

BANTAENG, BKM — Kasus pegawai Alfamart yang dibebankan membayar puluhan juta rupiah, berbuntut panjang. Penyegelan yang dilakukan anggota dewan bersama Dinas Sosial Bantaeng atas desakan LSM, Selasa (9/5), hanya bertahan beberapa jam.
Padahal, di ruang paripurna DPRD Bantaeng, tercapai kesepakatan antara Dinas Sosial, dewan, dan gabungan LSM bahwa Alfamart di Jalan Kartini Bantaeng, harus disegel alias ditutup selama 7 x 24 jam.
Namun pada selasa malam, retail ini tampak terbuka dan melayani konsumen seperti biasa. Fenomena ini membuat aktifis LSM berang. Mereka menumpahkan kekecewaannya melalui media sosial.
Tak berhenti sampai disitu. Keesokan harinya, Rabu (10/5), komunitas gabungan LSM ini kembali mendatangi gedung DPRD. Mereka mempertanyakan, kenapa Alfamart Kartini beraktifitas sebelum batas waktu yang disepakati.
Ironisnya, dalam pertemuan lanjutan di ruang aspirasi Komisi B DPRD Bantaeng dengan menghadirkan Rahmat Hidayat, korban Alfamart, terungkap bagaimana barang yang sudah kadaluarsa atau disita pihak Badan Pengawas Obat dan Minuman (BPOM).
Menurut Rahmat, barang yang sudah expire tanggal masa tenggat waktunya, ditanggung oleh karyawan. Termasuk barang yang disita BPOM. Artinya, kerugian akibat barang tidak terjual hingga memasuki kadaluarsa dan yang disita BPOM, ditanggungkan kepada karyawan.
Anggota Komisi B, Muh Arasy Pakkanna, mengaku kaget mendengar penuturan Rahmat. Kata dia, kok separah itu manajemennya? Masa barang kadaluarsa dan yang disita BPOM, disuruh tanggung kepada karyawan untuk membayar kerugian.
Dipaparkan Rahmat, kebijakan tersebut tidak tertuang dalam bentuk apapun antara pihak Alfamart dengan calon karyawan. “Tidak ada perjanjian seperti itu. Tapi karyawan dibebani mengganti kerugian kalau ada barang tidak laku menjadi kadaluarsa dan yang disita BPOM”, bebernya.
Ketua LBH Butta Toa Bantaeng, Suardi selaku penasehat hukum Rahmat, mengatakan, pihaknya masih perlu mempelajari lebih mendalam kasus ini. Jika memang pengakuan Rahmat terbukti secara sah, LBH Butta Toa akan berkoordonasi dengan LPSK (Lembaga Perlindungan saksi dan korban), BPOM dan pihak terkait lainnya. (wam.C)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top