Headline

Pakar Ekonomi yang tak Lupa Kerja-kerja Keagamaan

KARIR Hamid Paddu di dunia akademisi cukup bersinar. Dia termasuk salah satu dosen yang cukup disegani di kampus merah, Universitas Hasanuddin.

Laporan: Rahmawati Amri

KARENA dalamnya pengetahuan yang dimiliki, lelaki lulusan pascasarjana University of Philipines Filipina kerap diminta menjadi dewan pengawas di berbagai institusi. Salah satunya, dia baru saja terpilih sebagai Dewan Pengawas pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Bagi Hamid, badan ini sangat perlu dibentuk untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan haji. Yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji, serta manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.
Dewan Pengawas BPKH mempunyai kewenangan strategis memberikan persetujuan, yaitu atas rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji, serta penempatan dan investasi keuangan haji.
Penetapan dirinya sebagai salah satu dewan pengawas melalui tahapan seleksi yang cukup rumit. Dia harus ikut uji kelayakan dengan mengedepankan prinsip kompetensi yang dilakukan Komisi VIII DPR RI.
Tak heran jika kemudian Hamid Paddu lolos dan didudukkan pada posisi dewan pengawas. Dengan jam terbang sebagai pakar ekonomi cukup lama, ia tidak hanya terkenal di Sulsel, melainkan seantero Indonesia.
Tak jarang, dia didaulat menjadi narasumber dalam sebuah kegiatan dialog, seminar atau lainnya hingga keluar daerah. Namanya juga kerap direkomendasikan untuk mengulas atau menganalisis sebuah persoalan ekonomi. Analisisnya selalu sampai pada sasaran.
Hamid Paddu selalu berhasil membuka pikiran seseorang terkait suatu masalah khususnya yang berkaitan dengan ekonomi. Banyak ide atau pemikirannya yang berhasil mempengaruhi kebijakan-kebijakan strategis, khususnya dalam bidang pemerintahan.
Salah satunya, terkait maksimalitas kinerja birokrasi. Menurutnya, yang harus diperbaiki adalah persoalan mental atau mindset. Mental masyarakat dan mental birokrasi harus ikut dengan sistem baru ini dan harus searah.
Sebab ternyata, sistem telah berubah tapi mental birokrasi masih seperti di zaman Orde Baru. Sehingga masih jauh harapan untuk dapat memperbaiki ketidakseimbangan atau ketimpangan antardaerah, ketimpangan antara pusat dan daerah.
”Malah dengan desentralisasi makin memperlebar itu. Jadi harus ada sesuatu yang diperbaiki. Bukan hanya sekadar sampai pada sistem dan undang-undang yang memihak pada desentralisasi, tapi lebih jauh dan lebih dalam dari persoalan sistem ini,” ujarnya.
Sukses di karir, Hamid Paddu juga tidak melupakan kerja-kerja kemanusiaan dan keagamaan. Salah satunya dengan bergabung dalam Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI). Malah sempat tercatat sebagai sekretaris jenderal (sekjen). Baginya, ilmu dunia maupun akhirat harus seimbang. (*/rus)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top