Berita Kota Makassar | OPD Diminta Fokus Pelayanan Dasar Balabalakang
Sulselbar

OPD Diminta Fokus Pelayanan Dasar Balabalakang

MAMUJU, BKM — Pasca-kunjungan Plt Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu ke Pulau Balabalakang beberapa waktu lalu, Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin langsung mengadakan rapat koordinasi strategis pimpinan daerah dengan institusi terkait. Rapat ini sebagai tindak lanjut atas kunjungan tersebut.
”Pasca-kunjungan kerja gubernur ke Pulau Balabalakang tersebut, bisa menciptakan solusi sekaligus menjadi jawaban permasalahan serta keresahan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemkab Mamuju. Saya sudah mencatat. Kuncinya adalah berfokus pada pelayanan dasar. Kiranya tiap-tiap OPD membuat fokus program ke Balabakang yang akan dianggarkan ditahun 2018,” kata Ismail Zainuddin saat memimpin rapat dengan OPD yang berlangsung di ruang pertemuan kantor gubernur Sulbar lantai 2, Senin (8/5).
Masih kata Ismail Zainuddin, Kepulauan Balabalakang terletak sekitar 49,5 kilometer dari pusat kota Mamuju. Secara geografis, kepulauan tersebut merupakan salah satu wilayah administrasi yang terletak di Kabupaten Mamuju.
Pulau ini berbatasan Provinsi Kalimantan Timur dengan batasan wilayah sebelah timur Kecamatan Simboro, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah barat berbatasan Kabupaten Paser Provinsi Kaltim dan sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur.
Disampaikan, ada beberapa kendala yang dihadapi di kepulauan tersebut, antara lain, masih minimnya sarana pendidikan, belum adanya transportasi yang memudahkan masyarakat, belum maksimalnya pelayanan kesehatan, minimnya tenaga pendidik dan kesehatan, abrasi pantai yang dapat mengancam keselamatan penduduk, tower sinyal yang belum menjangkau serta sarana air bersih.
Wakapolda Sulbar, Kompol Tajuddin juga menyampaikan, berdasarkan fakta dan dasar hukum yang telah ada, keberadaan Pulau Balabalakang masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
”Posisi Perda RTRW Kalimantan Timur sangat rendah bila dibandingkan Undang-Undang pembentukan batas wilayah Sulawesi. Ditambah data-data historis dari peninggalan Belanda. Jelas memperkuat bukti bahwa Pulau Balabakang adalah milik Sulbar. Fakta historis dengan bahasa-bahasa Belanda di peta yang sudah cukup lama. Kita sudah sangat kuat dari historis sejarah. Ditambah penegasan pemerintah pusat,” beber Tajuddin
Terkait pelayanan kepolisian, ia menyampaikan, keterbatasan fasilitas menjadi kendala sangat besar bagi seluruh stakeholder. Salah satunya dibidang keamanan masyarakat dan wilayah perairan. Belum lagi tidak tersedianya Polsek Pulau Balabalakang. Sehingga solusi yang ditempuh dengan mengutus empat orang Babinkab yang membawahi beberapa pulau berdasarkan fungsi dan kepentingan masing-masing wilayah.
Selain Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin, juga mendampingi Asisten Administrasi dan Umum, Djamila, Wakapolda Sulbar, Kompol Tajuddin, Kasrem 142 Tatag, Priyono, Kepala Posal AL, Rudiyanto, perwakilan Badan Intelijen Nasional Sulbar serta para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar. (ala/mir/c)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top