Headline

Kejati Periksa Pejabat Pemkot

MAKASSAR, BKM — Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar kembali menggulirkan pemeriksaan saksi, terkait kasus dugaan korupsi sewa lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pembangunan Pemkot Makassar Darwis Herman dimintai keterangannya, Selasa (9/5).
Penyidik juga memeriksa Ketua RT 001/RW 003 Keluarahan Buloa Kamaruddin Kasman. Pemeriksaan ini berdasarkan adanya surat perintah penyidikan nomor:print-868/r.4/fd.1/12/2016 tanggal 6 Desember 2016, dan surat penetapan tersangka tanggal 26 April 2017.
Penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini. Masing-masing Asisten I Pemkot Makassar Muh Sabri selaku fasilitator. Jayanti Ramli berperan serta mengaku sebagai pemilik lahan, dan Rusdin (RD) selaku penerima pembayaran sewa lahan.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin mengatakan, penyidik kembali memeriksa dua orang dalam kasus ini. Salah satu diantaranya merupakan seorang pejabat di Pemkot Makassar.
”Keduanya kita periksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk tiga tersangka kasus ini,” ujar Salahuddin, Selasa (9/5).
Salahuddin menyebutkan, kedua saksi dimintai keterangannya terkait lahan yang telah dipersewakan oleh ketiga tersangka. Mereka diduga memiliki keterikatan serta hubungan kuat dalam hal penyewaan lahan negara seluas 19,999 m2 pada tahun 2015, yang berlokasi di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar. Lahan tersebut digunakan sebagai pendukung pelaksanaan pekerjaan proyek strategi nasional, yakni Makassar New Port.
“Saksi dimintai keterangannya terkait soal status serta alas hak lahan yang dikuasai oleh tersangka Apakah lahan yang persewakan itu milik tersangka atau hanya dalam status garapan. Lahan atau tanah negara yang diakui tersangka selaku pengelola tidak boleh dipersewakan ke negara,” jelas Salahuddin.
Lalu kapan ketiga tersangka akan menjalani pemeriksaan? Salahuddin belum bisa memastikannya. Ia beralasan, hal itu merupakan wewenang penyidik dan sifatnya rahasia. Namun kemungkinannya setelah saksi-saksi selesai diperiksa.
Sementara itu, Pemkot Makassar melalui Bagian Hukum telah mempersiapkan tim kuasa hukum yang siap mendampingi Asisten I Muh Sabri hingga ke pengadilan.
Kepala Bagian Hukum Pemkot Makassar Umar, mengatakan sejak awal Sabri ditetapkan sebagai tersangka, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Asisten I itu. Termasuk menawarkan tim kuasa hukum. Hanya saja, tambah Umar, hingga saat ini Muh Sabri belum memberikan pernyataan atau permintaan bantuan pencerahan dan pandangan hukum.
“Dia belum pernah meminta secara langsung kepada kami. Tapi diminta atau tidak diminta, kami dari Bagian Hukum tetap memberikan bantuan hukum. Jadi kalau Pak Sabri punya pengacara sendiri, kita tinggal membantu mereka memberikan masukan-masukan atau pandangan hukum,” kata Umar.
Apa yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar dengan mempersiapkan tim kuasa hukum untuk tersangka, menurut Umar, merupakan niat baik pemkot dalam memberikan fasilitas kepada para pejabat yang menghadapi kasus hukum. (mat-arf/rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top