Sulselbar

130 Pasutri tak Kantongi Kartu Nikah

DIBUKA -- Pelayanan Isbath Nikah Terpadu di Kabupaten Soppeng secara resmi diluncurkan Selasa (9/5) di Baruga Rumah Jabatan Bupati Soppeng oleh Bupati Soppeng HA Kaswadi Rasak

SOPPENG, BKM — Pelayanan Isbath Nikah Terpadu di Kabupaten Soppeng secara resmi diluncurkan Selasa (9/5) di Baruga Rumah Jabatan Bupati Soppeng oleh Bupati Soppeng HA Kaswadi Rasak.
Hal ini sebagai tindak lanjut atas penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Pemkab Soppeng tentang pelayanan terpadu kepemilikan status hukum perkawinan bagi masyarakat Kabupaten Soppeng.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng Dr H Huzaemah, M. Ag selaku project leader kegiatan menyampaikan isbath nikah terpadu dilaksanakan selain sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, juga untuk mengurangi dan mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak istri dan anak, serta membantu masyarakat yang tidak memiliki kepastian hukum atas pernikahannya.
Rencana pelaksanaan sidang isbath nikah terpadu adalah Tahap I untuk Kecamatan Lalabata dengan jumlah peserta 49 pasutri (9/5). Tahap II Kecamatan Lilirilau 49 pasutri (17/5) dan tahap III Kecamatan Liliriaja dengan 32 pasang peserta (23/5).
”Program ini insya Allah akan tetap berlanjut ke jangka menengah, bahkan lanjut ke tahap jangka panjang hingga tuntas sesuai hasil verifikasi data yang dilakukan oleh tim efektif,” pungkas H Huzaemah.
Wakil Ketua Pengadilan Agama Dra Hj Nurdaliah, MH dalam sambutannya berharap dengan adanya program ini masyarakat Soppeng bisa menyelesaikan masalah khususnya yang terkait kepemilikan buku nikah dengan biaya yang ringan, proses cepat dan lebih mudah.
”Kedepan tidak ada lagi masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya di KUA, karena pencatatan nikah sangatlah penting demi memperoleh kepastian dan perlindungan hukum, serta mempermudah pengurusan administrasi kependudukan, ”jelasnya.
Bupati Soppeng dalam sambutannya berkomitmen untuk menuntaskan permasalahan masyarakat yang tidak memiliki buku nikah. Segala biaya yang dikeluarkan dalam program sidang isbath nikah ini adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Artinya program MA bisa berjalan, pemerintah daerah yang tau diri dan termasuk penerbitan akte kelahiran setelah diisbath akan digratiskan.
Program ini adalah harga mati dan harus tuntas dilaksanakan. Kepada Kementerian Agama dan Pengadilan Agama, ini merupakan terobosan baru yang patut diapresiasi karena tidak semua daerah melakukan hal seperti ini. (ono/fir/C)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top