Headline

Kawal Pengelolaan Dana Haji Rp93 Triliun

DR Abdul Hamid Paddu,MA Badan Pengelola Keuangan Haji (1)

NAMA Hamid Paddu sangat familiar alias tidak asing lagi di Sulawesi Selatan. Khususnya bagi orang-orang yang berkecimpung di dunia pemerintahan, bisnis, keuangan dan akademisi.

Laporan: Rahmawati Amri

KETOKOHAN dan pemahaman mendalam seputar ekonomi menjadi salah satu rujukan utama bagi insan pers menjadikannya narasumber bagi berbagai persoalan ekonomi. Begitu juga ketika ada dialog, seminar atau pertemuan yang intinya membicarakan persoalan ekonomi. Namanya juga masuk di deretan teratas sebagai pembicara.
Selain sebagai akademisi dan dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, lelaki kelahiran Makassar, Maret 1959 itu dipercaya untuk menduduki sejumlah posisi. Mulai dari dewan pengawas, dewan pakar, staf ahli, dan masih banyak lagi.
Dia juga termasuk sosok yang cukup vokal dalam menyoroti maupun menyikapi berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah. Apalagi terhadap kebijakan yang dinilai tidak memberi manfaat bagi hajat hidup orang banyak.
Karena kepakarannya, lelaki yang bergelar doktor ini pernah dipercaya untuk menjadi salah satu Badan Pengawas (BP) PDAM Makassar. Di eranya itu, BP mulai berfungsi secara optimal. Dia sukses merapikan dan melakukan efisiensi pengelolaan manajerial PDAM Makassar sehingga berhasil meraup keuntungan.
Lelaki ini juga tercatat sebagai Konsultan Keuangan Departemen Keuangan RI di bidang Dana Alokasi Umum (DAU). Suami dari Dr Indraswati Tri Abdi Revisne,MA ini juga pernah tercatat sebagai Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal pada tahun 2002-2014.
Saat ini, pria berkacamata itu juga sebagai ekonom Regional Kementerian Keuangan yang kiprahnya dimulai 2014 lalu.
Yang teranyar, bapak empat anak dan satu cucu ini terpilih sebagai salah satu Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Ikhwal sehingga dirinya terpilih sebagai BPKH karena merasa terpanggil untuk ikut berkontribusi dalam kemaslahatan umat. Caranya dengan mengawal dana haji milik masyarakat yang nilainya tidak sedikit.
“Saya mendaftar untuk ikut seleksi dengan niat agar bisa mengawal pengelolaan dana haji, sehingga dana untuk ibadah ini memberi nilai manfaat dan kemaslahatan terhadap umat Islam dan bangsa,” ungkapnya dalam sebuah bincang santai dengan BKM belum lama ini.
Dia menuturkan, BPKH dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014. “Maka berdasar undang-undang tersebut dibentuk badan pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH. Dengan Keputusan Presiden atau Kepres terbentuklah tim pansel yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memilih orang-orang yang berkompeten, ” terangnya.
Proses seleksi kemudian dibuka. Diapun memutuskan untuk ikut. Seleksi kemudian dilakukan beberapa tahap. Mulai dari seleksi administrasi, kemampuan menulis makalah, uji kompetensi, psikotes akidah sampai uji publik dan uji oleh tim pansel.
Dari lebih 200-an peserta yang ikut, terakhir dinyatakan lulus 10 orang dan disampaikan ke presiden. Selanjutnya diminta DPR Komisi VIII untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan, hingga akhirnya dinyatakan lima orang lulus. Namanya termasuk dalam salah satu orang yang terpilih. Kelima orang pilihan itu mewakili pengawasan syariah, pengawasan keuangan, dan pengawasan umum.
Menurutnya, BPKH adalah badan hukum publik yang mempunyai tugas untuk mengelola dana haji agar pelaksanaan haji lebih berkualitas, lebih rasional dan efisien. Dan mengelola dana haji agar memberi nilai manfaat kepada umat Islam dan bangsa, melalui investasi baik pada infrastruktur (haji) maupun investasi langsung. Tentu dengan prinsip harus berbasis syariah, kehati-hatian, keamanan dan kepastian terhadap mitigasi resiko.
Menurutnya, dengan pengelolaan dana haji yang tiap tahun terus bertambah, dan saat ini sudah berada pada angka Rp93 triliun, diharapkan bisa memberi manfaat bagi pelayanan haji yang lebih baik dan juga memberi dampak terhadap pembangunan.
Dia berharap, kehadirannya di BPKH bisa memberi kontribusi terhadap kemaslahatan utama, khususnya dalam pengelolaan dana haji tersebut. (*/rus)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top