Gojentakmapan

Kades Benteng Gajah Serahkan Uang Negara

MAROS, BKM — Kepala Desa (Kades) Benteng Gajah, Kecamatan Tompobulu, AM Idul Fitri, menyerahkan uang negara yang merupakan dana penyalahgunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD) mulai Januari 2015 hingga Juni 2016 sebesar Rp150 juta pada akhir pekan lalu.
Penyerahan uang negara ini merupakan salah satu upaya pencegahan tindak korupsi di tingkat desa yang dilakukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Maros, Eko Suwarni, menyebutkan, pengembalian uang negara ini diserahkan langsung Kades Benteng Gajah disaksikan TP4D ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
Pengembalian ini dilakukan setelah sebelumnya TP4D menemukan adanya ketidakcocokkan hasil pengerjaan fisik sejumlah proyek yang dikerjakan aparat desa dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) kepala desa.
”Yang menyerahkan uang kerugian negara dari ADD dan Dana Desa adalah Kadesnya langsung. Kami hanya melakukan pengawalan. Karena sesuai tupoksinya, TP4D melakukan pencegahan dulu. Ketika ada indikasi, maka kita cegah, dan meminta yang bersangkutan untuk mengembalikan kerugian negaranya,” jelasnya kepada wartawan kemarin.
Sementara itu Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejari Maros, Harry Surahman, menambahkan, sebelumnya TP4D memang melakukan pemeriksaan sejumlah LPj semua desa. Desa Benteng Gajah menjadi contoh untuk pemeriksaan TP4D. Pada Desa Benteng Gajah, ditemukan adanya beberapa pengerjaan fisik yang dilakukan aparat, namun dalam LKPj desa ditemukan adanya beberapa perbedaan anggaran.
Penggunaan dana desa untuk sejumlah Item pengerjaan berkisar Rp388 juta. Namun sejumlah pengerjaan tidak mencapai angka seperti itu. Meski ada kerugian negara, namun pihak kejaksaan tidak menggiringnya ke ranah hukum.
Pihaknya mencoba melakukan pencegahan tindak pidana korupsi melalui TP4D. Jika dilakukan upaya pembinaan dan pengawalan, namun yang bersangkutan tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki, maka diserahkan sepenuhnya ke Inspektorat selaku lembaga independen pengawas eksekutif. Jika dalam waktu 2 bulan, tidak dapat ditangani dengan baik, maka kasusnya baru akan ditangani kejaksaan.
Harry menuturkan, banyaknya persoalan dalam pengelolaan dana desa, menjadi ‘PR’ bagi Kejari Maros untuk melakukan pengawasan dan pengawalan. Apalagi, sumber daya manusia dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa masih sangat minim. Menurut Harry, ini menjadi warning bagi desa lainnya untuk lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan desa.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Maros, Takdir, menjelaskan, untuk sementara uang tersebut akan disimpan dalam kas Pemda. Ke depannya, uang tersebut akan dikembalikan ke desa besangkutan yang akan dimasukkan dalam anggaran tahun depan. (ari/mir/c)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top