Metro

Dua Kawasan Bebas Parkir Masih Disosialisasikan

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar melalui PD Parkir Makassar Raya saat ini masih melakukan sosialisasi terkait penerapan dua kawasan bebas parkir di Panakukang dan Pasar Butung.
Kedua kawasan tersebut menambah titik kawasan bebas parkir setelah lima zona larangan parkir diberlakukan terlebih dahulu yakni Jalan AP Petta Rani, Sultan Alauddin, Jenderal Sudirman, DR Sam Ratulangi serta Ahmad Yani.
Direktur Umum PD Parkir Makassar, Irianto Ahmad, mengatakan, dua wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan bebas parkir dan juga tertib parkir memiliki aturan tersendiri. Dimana tidak boleh memarkir kendaraan melewati garis marka jalan.
“Amdal lalin salah satu sarat untuk menerbitkan bangunan, ini salah satu penyebab parkir di badan jalan, pengusaha memanfaatkan amdal. Kami lagi memasukkan penyempurnaan perda, penyempurnaan pelayanan diantaranya perparkiran di mal-mal, seperti tidak membenarkan adanya ijin valet yang ada ijin parkir,” jelas Irianto.
Irianto menambahkan, pihak PD Parkir tetap akan melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) dan Tripika, dengan membentuk tim terpadu.
“Dengan tim terpadu tentu akan ada tilang, setelahnya bukan berarti bebas, dan TRC bagian tim terpadu. Sanksi berupa tilang dari pihak kepolisian sudah jelas, begitu juga penindakan dari PD Parkir. Tinggal bagaimana seluruh stakeholder juga bekerjasama dengan kita,” tambah Irianto.
Menurutnya, untuk wilayah Pannakukang yang masuk dalam kawasan tertib parkir antara lain Jalan Pengayoman, Boulevard, dan Adhyaksa. sementara untuk wilayah Pasar Butung, antara lain Jalan Butung, Kalimantan, Sulawesi, Tentara Pelajar dan beberapa ruas jalan disekitrnya.
“Sebelum memasuki Ramadan aturan itu dijalankan, sekarang ini sementara sosialisasikan,” pungkasnya.
Irianto juga mengimbau agar pemilik toko dan hotel yang masuk dalam wilayah bebas parkir untuk mengarahkan para pengunjung atau tamunya memarkir kendaraan di tempat yang disediakan sebab dapat berdampak pada pemilik usaha. “Contohnya seperti Alaska yang memiliki lahan parkir, harus mengarahkan petugas ketempat yang disediakan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Perhubungan kota Makassar, A Asminullah Azis Taba menjelaskan, untuk jalan protokol yang merupakan kawasan larangan parkir, pihaknya akan melakukan teguran dan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP). “Kalau untuk jalan protokol ada larangan parkir, kita tegur atau arahkan Satpol PP, kami tidak punya wewenang menilang. Hanya saja, bisa menggembok kendaraan dan mengkoordinasikan kepada satuan lalu lintas,” ungkap Asminullah Azis Taba. (jun/war/c)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top