Headline

Segel SD Pajjaiang Dibuka, Mediasi Tanpa Hasil

MAKASSAR, BKM — Setelah sempat disegel oleh warga yang mengklaim sebagai ahli waris, gembok pagar kompleks Sekolah Dasar Pajjaiang di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya akhirnya dibuka. Penyegelan itu berakhir pada Kamis malam (4/5) usai dilakukan negosiasi.
Kegiatan proses belajar mengajar di tiga sekolah kembali berlangsung seperti biasa, Jumat (5/5). Masing-masing SD Negeri Pajjaiang, SD Inpres I Pajjaiang dan SD Inpres Pajjaiang II. Sedikitnya 1.500 murid yang sehari sebelumnya sempat telantar dan belajar di pinggir jalan depan sekolah, kemarin sudah masuk ke dalam ruang kelasnya.
Di hari yang sama, juga berlangsung pertemuan mediasi antara Pemkot Makassar dengan ahli waris. Komisi A DPRD Makassar menjadi fasilitator.
Pertemuan yang berlangsung di Dafest (Daya Festival) ini tak membuahkan hasil dan menemui jalan buntu. Pemkot Makassar yang diwakili Kepala Dinas Pertanahan Manai Sophian serta Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Iswadi, tidak menemukan kata sepakat dengan 13 orang yang mengklaim sebagai ahli waris atas tanah lokasi SD Pajjaiang.
Burhanuddin bin Badjida, salah seorang dari 13 ahli waris, mengatakan mediasi dengan pemkot inilah yang ia tunggu-tunggu sejak lama. Sebelum sebelumnya ia juga pernah melakukan hal serupa dengan pihak provinsi, namun tak membuahkan hasil.
”Memang seperti iniji yang saya tunggu dengan saudara-saudaraku. Karena dulu sudahmi bertemu dengan pihak provinsi. Memang sekolah itu milik pemerintah, tapi tanahnya milik kami,” beber Burhanuddin.
Burhanuddin mengaku tak ingin terlalu lama berhadapan dengan pemkot terkait kasus lahan ini. Ia hanya ingin pemkot membayar ganti rugi lahan yang selama bertahun-tahun telah dijadikan lokasi sekolah.
”Kita datang ke sini karena mau ganti rugi. Kita belum putuskan apakah ke pengadilan nantinya atau tidak. Masih akan dirundingkan dengan sudara yang lain. Kita memang tidak punya sertifikat. Tapi ada rinciknya kita pegang. Karena dulu belum ada serfitikat,” jelasnya.
Berdasarkan permohonan ganti rugi lahan kompleks SDI Panjjaiang yang ditujukan ketua DPRD Makassar, ahli waris mencantumkan harga Rp2,5 juta per meter. Luas lahan tersebut 8.100 meter persegi. Diharapkan bisa dialokasikan pada tahun anggaran 2017/2018.
“Jika dihitung, ganti rugi untuk tanah kami itu sebesar Rp20 miliar. Kami hanya menuntut hak,” cetusnya.
Kepala Bidang Aset BPKA Kota Makassar Iswadi, mengatakan dokumen yang ada pada pihaknya terbagi dua, yaitu aset bangunan dan tanah. “Tercatat di aset itu. Tanahnya pun kami catat sebagai aset. Kalau punya dasar dan mengakui bahwa tanah diatas bangunan sekolah itu miliknya, pemkot juga punya dasar,” ujarnya.
Iswadi mengklaim, pemkot punya dasar hukum yang sangat kuat terhadap aset SD Pajjaiang. Karena sudah beberapa puluh tahun lalu telah menjadi milik pemkot.
Kepala Dinas Pertanahan Manai Sophian kembali menegaskan, pemkot tidak akan membayar ganti rugi rugi atas lahan tersebut, selama pihak ahli waris tidak melakukan gugutan ke pengadilan.
“Sudah banyakmi yang mengaku punya hak atas lahan itu. Kita tegaskan bahwa pemkot tidak akan ganti rugi kalau tidak ada payung hukumnya. Jabatan saya menjadi taruhannya,” tandasnya.
Sikap Manai Sophian ini dimaksudkan agar dalam kasus ini ada kepastian, apakah milik pemkot atau ahli waris. ”Tidak perlu ada yang menjadi korban. Sebab banyak yang mengaku. Kita tidak mungkin bayarkan kalau tidak melalui pengadilan. Kalau pengadilan memutuskan pemkot harus bayar, kita pasti bayar,” janjinya.
Menyikapi apa yang mencuat dalam pertemuan, Ketua Komisi A DPRD Makassar Abdi Asmara meminta agar pihak yang mengklaim sebagai ahli waris untuk berunding dengan seluruh keluarga. Langkah apa yang akan ditempuh usai pertemuan ini.
“Saya baru tahu juga, ternyata yang menang di MA sebelumnya adalah tanah yang lain. Bukan yang ini. Makanya, saya sudah katakan tadi ke mereka untuk berunding dulu dengan saudaranya. Minggu depan kita tunggu hasilnya. Apakah mau ke pengadilan atau bagaimana,” kata legislator Partai Dmokrat ini.
Camat Biringkanaya Andi Syahrum Makkuradde seusai pertemuan, mengatakan ada juga pihak lain yang mengklaim sebagai pemilik lahan kompleks SD Pajjaiang. Mereka adalah warga Takalar dan Maros.
”Saya sampaikan kepada mereka yang mengaku sebagai pemilik lahan agar menempuh jalur hukum. Silakan gugat ke pengadilan. Pemkot siap hadapi,” kata Syahrum.
Syahrum juga menjelaskan, gembok pagar sekolah telah dibuka pada malam harinya. Bersama Lurah Sudiang Raya, tokoh masyarakat serta ahli waris, disepakati untuk mengakhiri penyegelan.
”Jadi anak-anak sudah masuk sekolah seperti biasa. Tinggal sekarang mencari solusi terbaik menyelesaikan masalah ini,” tandasnya. (ita/rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top