Metro

Pajak Rokok Masih Nihil

MAKASSAR, BKM – Badan Pendapatan Daerah Sulsel pada triwulan I 2017 telah mencapai target pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp 246.614.869.917 dari target Rp 1.056.098.000.000 atau sebesar 23,35 persen.
Pencapaian tersebut cukup menggembirakan di tengah lesunya perekonomian warga Sulsel.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel Tautoto Tana Ranggina Rabu (3/5), mengatakan, meski perolehan PKB menggembirakan, pajak rokok belum memperlihatkan hasil menggembirakan karena masih menunggu pajak bagi hasil dari pemerintah pusat. Target pajak rokok tahun ini sebesar Rp 600 miliar.
Mantan Plt Bupati Toraja Utara ini menambahkan, realisasi pajak tertinggi adalah pajak air permukaan sebesar Rp 21.384.862.582 dari target sebesar Rp 74.147.500.000 atau mencapai 28,84 persen. Sementara realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) mencapai Rp 128.685.52.683 dari target RP 546.050.000.000 atau 23,57 persen.
Retribusi daerah dan pendapatan lain-lain mencapai Rp 76.389.560.673 dari target sebesar Rp 409.564.760.415 dengan pesersentase sebesar 18,65 persen.
Sementara Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang ditarget sebesar Rp 1.037.912.000.000 telah dicapai sebesar Rp 190.776.587.056 dengan pesersentase sebesar 18,38 persen.
“Realisasi pajak tahun ini hampir sama dengan pencapaian tahun lalu pada periode yang sama yakni sebesar 18,69 persen. Namun nilai pajak tahun ini lebih besar dibandingkan periode yang sama, realisasi pajak triwulan I tahun ini sebesar Rp 663.850.932.911 sementara tahun 2016 sebesar Rp 595.153.412.413,” kata mantan Plt Bupati Soppeng ini yang didampingi Sekretaris Bapenda Sulsel Muhammad Hatta, Kepala Bidang Perencanaan dan Perundang-Undangan Bapenda Sulsel Andi Darmayani, dan sejumlah kepala seksi.
Tautoto optimistis realisasi pajak akan terus membaik di triwulan kedua ini seiring dengan semakin membaiknya perekonomian warga Sulsel.
Soal masih nihilnya pemasukan dari pajak rokok, menurut Kepala Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah II Bapenda Sulsel, Fitri Ari Utami, harus ada mekanisme yang harus dilaksanakan sebelum pusat mencairkan pajak tersebut.
Dia mengatakan, seluruh kabupaten/kota termasuk provinsi harus memasukkan dulu laporan penggunaan dana pajak rokok yang sudah dicairkan sebelumnya.
“Jika belum masukkan laporan penggunaan pajak rokok itu ke pusat, jangan harap alokasi untuk Sulsel akan dicairkan. Jadi kami imbau daerah untuk selalu menyerahkan laporannya tepat waktu, ” ungkapnya.
Fitri melanjutkan, jika ada satu daerah saja yang lambat menyerahkan laporannya, akan berpengaruh ke daerah lain secara keseluruhan. (rhm)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top