Metro

KPK Ingatkan Pemprov Soal Pakasi

MAKASSAR, BKM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama beberapa hari ini melakukan asistensi di seluruh kabupaten/kota untuk melihat seperti apa kerja-kerja pemerintah daerah.
Ada beberapa fokus pengamatan KPK selama berada di Sulsel yakni apakah program yang direncanakan pemerintah daerah sudah terintegrasi dengan penganggaran.
Dari hasil pemantauan KPK, kata Kepala Satuan Tugas (Satgas) 1 Koordinator Supervisor Pencegahan KPK, Tri Gamarefa, masih banyak daerah yang belum mengintegrasikan antara perencanaan dan penganggarannya. Ada juga yang sudah gunakan aplikasi elektronik untuk perencanaan maupun penganggaran namun tidak terintegrasi maksimal.
Tri melanjutkan, program yang disorot KPK untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi, seperti ada empat sasaran yakni e-planning, e-budgeting, pelayanan satu pintu (PTSP) dan yang terakhir adalah pemda harus memperbaiki tunjangan perbaikan penghasilan.
Menurutnya, perencanaan pemberian tunjangan harus disesuaikan dengan kemampuan daerah. Dan yang terpenting, pemberiannya harus disesuaikan dengan kinerja seorang pegawai. Bukan hanya berdasarkan absensi atau kehadiran.
Seperti diketahui, khusus dilingkup Pemprov Sulsel, selama pemerintahan Gubernur, Syahrul Yasin Limpo dan Wakil Gubernur, Agus Arifin Nu’mang, setiap PNS diberi tunjangan kinerja yang disebut pakasi. Tunjangan yang diberikan ke pegawai cukup tinggi dibanding daerah lain, yakni di kisaran Rp2 jutaan.
Seperti yang ditekankan KPK, pemberian tunjangan perbaikan kinerja itu harus betul-betul disesuaikan dengan kinerja seorang pegawai.
“Terkait tunjangan penghasilan, kita meminta pemda sebelum memberikan tunjangan untuk melakukan analisis beban kerja dulu. Dari situ ada indeks untuk pemberian tunjangan perbaikan kerja. Ada pemerintah daerah yang sudah memberikan tunjangan perbaikan kinerja tapi hanya berdasarkan tingkat absensi atau kehadiran. Bukan karena analisis beban kerja,” ungkapnya.
Tri melanjutkan, kenapa KPK menyasar beberapa poin yang sudah disebutkan diatas, karena berbagai kasus korupsi yang ditangani KPK berlatar dari persoalan diatas.
“Banyak yang ditemukan pihak eksekutif, legislatif, maupun orang yang berpengaruh pada pemerintahan bermain-main di bidang anggaran dan perencanaan,” jelasnya.
Sementara itu, penanggung jawab Korsupgah Hery Nurudin mengatakan, untuk mencegah terjadinya korupsi, KPK mengambil peran sebagai trigger mechanism dengan mendorong perbaikan pengelolaan sistem-sistem tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah. (rhm)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top