Headline

Sekolah Gratis tak Mampu Memaksa

KETUA Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim mengatakan, Hari Pendidikan Nasional sejatinya adalah peringatan atas lahirnya seorang putra bangsa yang begitu gigih dan tak kenal lelah memperjuangkan kecerdasan anak bangsa, yakni Ki Hajar Dewantara.
Mencerdaskan kehidupan bangsa sesungguhnya bukanlah upaya pengabdian terhadap bangsa dan negara. Namun sesungguhnya mencerdaskan kehidupan bangsa adalah utang generasi sekarang terhadap generasi masa lalu.
Mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang ditanamkan oleh Ki Hajar Dewantara, adalah upaya mencerdaskan pribumi. Karena saat itu kaum bangsawan dapat mengecap pendidikan yang disediakan oleh Belanda, sementara kaum pribumi tidak punya hak untuk mencerdaskan dirinya.
Hingga saat ini kita masih melihat dan mendengar serta menyaksikan sendiri masih banyak anak-anak pribumi yang tak mampu mengecap pendidikan. Mereka harus putus sekolah atau bahkan tak bersekolah sama sekali. Pendidikan gratis yang telah dijalankan pemerintah yang kini sudah tidak gratis lagi, ternyata tak mampu memaksa mereka untuk bersekolah.
Persoalan di dalamnya, salah satunya adalah tuntutan hidup sehingga mereka harus berhenti sekolah untuk membantu orang tua mencari nafkah. Hal lain adalah masalah-masalah yang terjadi karena persoalan keluarga. Ada pula karena narkoba dan tindak kriminal lainnya. Tak terkecuali karena kesalahan dalam pergaulan
“Selama ini kita mengurusi orang-orang yang ada di sekolah, tapi masih abai mengurusi mereka yang tidak di sekolah. Masih banyak anak-anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah, tetapi mereka tak tersentuh sama sekali. Bahkan data mereka pun tak jelas,” ungkap Ramli.
Pemerintah dan masyarakat butuh lebih serius untuk mengurusi mereka yang berada di luar sekolah. Karena mereka yang berada di luar sekolah ini jauh lebih besar masalahnya dibanding mereka yang ada di sekolah. Peranan orang tua, pemerintah dalam lingkup yang lebih kecil seperti RT/RW, akan sangat berpengaruh terhadap upaya mendidik mereka yang saat ini tidak berada di lingkungan sekolah.
Bergeser masuk ke sekolah, kata Ramli, ditemukan begitu banyak masalah dalam dunia pendidikan. Diantara semua masalah dalam dunia pendidikan, problem kompetensi guru menjadi hal yang paling utama. Karena sebaik apapun kurikulum, apapun sarana dan prasarana, jika gurunya tidak kompeten semuanya menjadi percuma.
Pemerintah telah berupaya meningkatkan kompetensi guru. Namun kita melihat betapa pemerintah begitu kesulitan meningkatkan kompetensi guru. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan berbiaya tinggi yang banyak dilakukan oleh pemerintah.
“Minggu lalu saya bertemu dengan Dirjen Dikdasmen sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kompetensi guru berbiaya rendah. Ini harus didorong agar cita-cita kita bersama membangun pendidikan yang merata dan berkualitas dapat segera diwujudkan,” ungkapnya.
Dia melanjutkan, Ikatan Guru Indonesia sebagai salah satu organisasi profesi guru mampu membuktikan bahwa banyak hal yang bisa dilakukan sebagai upaya peningkatan kompetensi guru dengan biaya yang tidak begitu tinggi.
Berbeda dengan Kemendikbud yang biasanya mengumpulkan guru, menerbangkan mereka dari satu tempat ke tempat lain sehingga mengakibatkan hampir seluruh kegiatan Kemendikbud merupakan kegiatan berbiaya tinggi.
Ramli mengingatkan, kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan menerapkan sistem full day school, dimana sekolah akan berlangsung sejak pagi hingga sore, harus menjadi perhatian semua. Terutama di daerah-daerah berbasis pertanian.
Jangan sampai karena kebutuhan orang tua akan dibantu oleh anaknya, membuat mereka memaksa sang anak meninggalkan bangku sekolah. Full day school juga harus mampu diterjemahkan dengan baik oleh guru dan kepala sekolah. Jangan sampai sistem sekolah tidak pernah tuntas.
Sekolah yang masih menerapkan les sore sesungguhnya adalah bentuk kegagalan sekolah menetaskan pembelajaran di kelas kelas. Keinginan pemerintah untuk menguatkan pendidikan karakter, jangan sampai justru diterjemahkan sebagai sebuah kebebasan bagi guru yang tidak kreatif dalam mengembangkan pembelajaran.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo mengakui, memang masih banyak yang perlu dibenahi dalam sistem pendidikan di Sulawesi Selatan. Namun, lelaki yang akrab disapa None itu menegaskan pihaknya sebagai instansi terkait akan berusaha sekuat tenaga untuk membenahi kekurangan yang ada.
Dia mengemukakan, untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas guru yang terpuruk karena standar kompetensinya berada di bawah rata-rata, pihaknya menggenjot pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.
Hasilnya kini sudah terlihat. Standar kompetensi guru di Sulsel setelah dilakukan diklat, berada pada skor 75. “Sekarang itu, standar kompetensi Sulsel paling tinggi secara nasional,” kata None, Senin (1/5).
Dari segi peningkatan kualitas siswa, kata None, butuh waktu yang cukup lama. Itupun tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh pihak sekolah. Orang tua maupun lingkungan maupun gizi juga memberi efek.
“Ada delapan standar yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas siswa,” tambah None.
Dari segi peningkatan infrastruktur, kata None, memang banyak yang perlu dibenahi. Dengan kemampuan yang terbatas, pihaknya berupaya untuk terus memperbaiki apa yang ada. Salah satu yang masuk dalam skala prioritas adalah perbaikan sekolah rusak.
“Tahun ini kami siapkan sekitar Rp170 miliar untuk anggaran infrastruktur untuk perbaikan sekolah rusak, baik SMA/SMK maupun penyediaan sarana seperti laboratorium, sarana olahraga dan lainnya, ” jelas None.
Perbaikan kualitas pendidikan di Sulsel yang terus digenjot membuahkan hasil. Indikatornya, hari ini, Selasa (2/5) Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo akan menerima dua penghargaan, yakni sebagai provinsi terbaik soal penguatan kompetensi dan kepedulian terhadap guru. Serta penghargaan kepada gubernur sebagai pembina PAUD terbaik di Indonesia. (rhm/rus)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top